DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 41.062.067.101 (16 OKT 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

'Memaksa' Pengguna Kendaraan Pribadi Beralih ke Transportasi Massal

- 11 Januari 2018 17:02 wib
Rambu kawasan pembatasan lalu lintas sepeda motor terpasang di Jalan Thamrin, Jakarta. (Foto: MI/Arya Manggala)
Rambu kawasan pembatasan lalu lintas sepeda motor terpasang di Jalan Thamrin, Jakarta. (Foto: MI/Arya Manggala)

Jakarta: Pengamat Tata Kota Nirwono Joga mengakui dalam konteks hukum, Pergub DKI Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor memang lemah ketimbang peraturan daerah. Sehingga ketika Mahkamah Agung mencabut aturan tersebut yang bisa dilakukan pemerintah hanyalah melaksanakan putusan.

Namun bukan berarti tidak ada cara lain untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat yang melintasi jalan-jalan protokol ibu kota.

Menurut Nirwono, ada beberapa kebijakan yang masih bisa dilakukan pemerintah DKI dalam hal manajemen lalu lintas yang bisa disosialisasikan dan diterapkan kepada masyarakat.

"Pertama ada penerapan jalan berbayar elektronik (ERP)," kata Joga, dalam Newsline, Kamis 11 Januari 2018.

Sayangnya, kata Joga penerapan ERP masih 'jauh panggang dari api'. Dalam hal ini rencana yang sudah digagas beberapa tahun lalu itu masih dalam tahap lelang.

Joga mengatakan rencana itu mestinya dipercepat. Sehingga pada saat jam sibuk orang akan membayar ketika masuk wilayah segitiga emas di Jalan MH Thamrin, Sudirman, bahkan Kuningan.

"Ini salah satu cara memaksa orang berpikir lagi untuk menggunakan kendaraan pribadi ketika masuk (jalur segitiga emas)," katanya.

Selain itu, kebijakan ganjil genap juga perlu diterapkan tak hanya bagi kendaraan roda empat namun juga roda dua. Kebijakan ini diyakini akan mengurangi jumlah kendaraan yang biasa melintas hingga setenaghnya.

Pun dengan sistem parkir progresif. Tarif yang dibuat mahal hingga 3 kali lipat dari harga normal ketika masuk pusat kota juga bisa dijadikan alternatif untuk memaksa pengguna kendaraan pribadi agar beralih ke transportasi massal.

"Kalau umpamanya motor tidak mau dibatasi dan jalur tetap ada, kebijakan ini bisa diterapkan agar orang berpikir 2-3 kali untuk menggunakan kendaraan pribadi," jelasnya.




(MEL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PEMBATASAN SEPEDA MOTOR
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA METRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 17-10-2018