DOMPET KEMANUSIAAN LOMBOK, Dana Terkumpul RP 20.100.381.901 (21 SEP 2018)

Rincian 14 Tim Bentukan Anies

Nur Azizah - 28 Agustus 2018 10:02 wib
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Medcom.id/Nur Azizah.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Medcom.id/Nur Azizah.

Jakarta: Belum genap satu tahun menjabat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah banyak membentuk tim kerja. Tak tanggung-tanggung, ada 14 tim yang dibentuk dalam kurun waktu 10 bulan.

Tim tersebut diyakini bisa mempercepat program kerja dan menyelesaikan masalah di Ibu Kota. Namun, ada yang menilai tim ini hanya menghabiskan anggaran.

Apalagi, banyak tim yang memiliki tugas hampir sama dengan tim lainnya. Berikut 14 tim yang sudah dibentuk Anies berdasarkan penelusuran di jdih.jakarta.go.id:

1. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)

TGUPP sempat menuai polemik. Pasalnya, anggota TGUPP membengkak berkali-kali lipat. Pada masa kepemimpinan Gubernur Joko Widodo, anggota TGUPP hanya 15 orang.

Sedangkan di era Anies Baswedan-Sandiaga Uno, anggota TGUPP meningkat menjadi 73 orang. Saat itu, TGUPP beranggotakan pegawai negeri sipil (PNS) senior dan beberapa PNS yang tak lagi menjabat di posisi startegis.

Sekarang, TGUPP banyak diisi kalangan profesional. Isu TGUPP dibanjiri tim sukses Anies-Sandi saat kampanye Pilkada DKI 2017 pun mencuat.

TGUPP terdiri dari lima bidang yakni pengelolaan pesisir Jakarta, pembangunan ekonomi dan penataan kota, harmonisasi regulasi, bidang pencegahan korupsi, dan percepatan pembangunan. Gaji TGUPP dianggarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebesar Rp19.880.820.000.

Dari rincian yang diterima Medcom.id, Ketua TGUPP mendapatkan gaji sebesar Rp 51.570.000 per bulan serta mobil dinas Toyota Altis.

2. Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah (TPKSD)

Setelah membentuk TGUPP, Anies membentuk Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah (TPKSD). Tim itu dibentuk melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 68 Tahun 2018 yang diundangkan pada 2 Juli 2018 lalu.

Anies menyampaikan bahwa tim ini berbeda dengan TGUPP. Perbedaannya terletak dari sisi asal anggota. 

"Kalau TGUPP itu sendiri orangnya, kalau di sini (TPKSD) ex officio orangnya," kata Anies, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, 19 Juli 2018 lalu.

Ia menjelaskan tim itu dibentuk untuk mengawal 60 kegiatan strategis daerah yang telah disusunnya. "Ini adalah forum untuk memastikan semua kegiatan strategis jalan," imbuh dia. 

3. Tim Pertimbangan Penyelenggaraan Kegiatan/Acara di Kawasan Monumen Nasional.

Baru-baru ini, ramai pembicaraan tentang tim pertimbangan penyelenggaraan kegiatan di Monas. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menilai pembentukan tim tersebut pemborosan. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta bisa memaksimalkan kinerja UPT Monas.

Tim itu sudah diputuskan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 276 Tahun 2018. Dalam Pergub itu disebut bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno serta Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata duduk sebagai pembina.

Posisi ketua dijabat Sekretaris Daerah serta Wakil Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda. Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta menjabat sekretaris.

Anggotanya yakni jajaran dari Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata), dan Jajaran dari UPK Monas. Sementara dari unsur non-pemerintahan, ada budayawan Anhar Gonggong, JJ Rizal, dan Asro Kamal Rohan.

"Jadi, tim ini sudah ada SK Gubernur. Tugasnya, memberikan pertimbangan kalau ada kegiatan besar di Monas yang perlu perhatian. Mulai dari content maupun setelah acara," kata Saefullah di Monas, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Agustus 2018.

Tim ini akan mendapat upah Rp461 juta. Namun, nominal gaji Tim Pertimbangan Pemanfaatan Monas itu baru sebatas pengajuan ke APBD Perubahan DKI 2018. Saat ini, APBD Perubahan DKI 2018 masih dibahas bersama DPRD DKI.

4. Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah

Bulan Februari 2018, Pemprov DKI Jakarta membentuk tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengikat Air Limbah. Tim itu dibentuk melalui Keputusan Gubernur Nomor 279 Tahun 2018.

Tujuan tim ini untuk menindak bangunan-bangunan yang tidak memiliki sumur resapan dan instalasi pengolahan air limbah. Tim itu terdiri dari beberapa unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti cipta karya, lingkungan hidup, serta perindustrian dan energi. Satpol PP, sumber daya air, serta balai konservasi air tanah juga dilibatkan.

Sepanjang tahun ini, tim sudah melakukan inspeksi sebanyak dua kali. Inspeksi pertama dilaksanakan pada Maret 2018 yang menyisir 80 bangunan di kawasan MH Thamrin dan Sudirman.

Inspeksi kedua dilakukan pada Juli 2018. Inspeksi kedua digelar di kawasan industri Jakarta Timur dan Jakarta Barat.

5. Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Tim lainnya yang telah dibentuk Pemprov DKI ialah Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi (BKP) Pantura pada Juni 2018. Badan ini bertugas mengoordinaskan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan reklamasi Pantai Utara Jakarta, sekaligus terhadap pengelolaan hasil reklamasi dan penataan kembali kawasan daratan Pantai Utara Jakarta.

6. Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum

Ada juga tim untuk mengevaluasi kebijakan tata kelola air minum. Tim ini dibentuk setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 31K/Pdt/2017 tentang Penghentian Kebijakan Swastanisasi Air Minum di Provinsi DKI Jakarta. Menurut Ketua Tim sekaligus Sekretaris Daerah DKI Saefullah, tim ini untuk memenuhi kebutuhan warga.

"Pak Gubernur ingin di akhir masa pemerintahannya nanti kebutuhan air bersih rakyat Jakarta ini yang baru 60 persen nih bisa jadi 100 persen. 40 persennya dikejar pada masa pemerintahannya beliau," kata Saefullah.

7. Tim Pelaksanaan Program OK Otrip

Tim ini dibentuk untuk menjalankan program integrasi TransJakarta dengan angkot. Tim ini bertugas menyiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi program OK Otrip.

Hingga saat ini, uji coba sudah dilakukan tiga kali. Uji coba pertama dilakukan pada 15 Januari 2018 sampai 15 April 2018. Uji coba kedua dilakukan saat OK OTrip diperpanjang hingga 15 Juli 2018. Uji coba ketiga dilakukan sampai pertengahan Agustus.

Hingga kini baru 123 unit yang bergabung dengan OK Otrip. Banyak pengusaha angkot yang menolak bergabung dengan Ok OTrip. Alasannya, upah yang ditawarkan sangat rendah yakni Rp3.739 per kilometer.

8. Tim Kerja Percepatan Pengembangan Kawasan Kepulauan Seribu

Tim bertugas memetakan masalah pembangunan di Kepulauan Seribu dan merancang kebijakan rencana dan program pembangunan di Kabupaten Kepulauan Seribu. Tim ini dibentuk Anies pada Januari 2018

9. Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2018

Tim ini berada di bawah TGUPP bidang Komite Pencegahan Korupsi. Tim ini terdiri dari 15 kelompok kerja yang bertugas menyelesaikan masalah terkait pengelolaan aset, pengelolaan keuangan, pengadaan, dan integrasi sistem yang transparan.

10. Pusat Informasi, Promosi, dan Kerja Sama Investasi

Untuk meningkatkan investasi di Ibu Kota, Anies membentuk Pusat Informasi, Promosi, dan Kerja sama Investasi. Tim ini berfungsi untuk menyusun rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

11. Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Tim ini diketuai Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Tim ini dibentuk dalam rangka mengoptimalkan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa.

Selain itu, Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri berfungsi untuk berkoordinasi dengan instansi pemerintah dan dunia usaha untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Setelah itu, hasil tersebut harus dilaporkan kepada Gubernur.

12. Badan Promosi Pariwisata Daerah

Guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik lokal maupun internasional, Pemprov membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah. 

Badan ini dibentuk melalui Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2018. Dalam pergub itu dijelaskan sumber biaya BPPD bisa dari APBD, APBN, maupun pembiayaan non-budgeter.

13. Tim Revitalisasi Taman Ismail Marzuki

Juni 2018, Anies menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 1018 Tahun 2018 terkait tim revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM). Tim dibentuk untuk mempercepat perbaikan pusat kesenian yang berada di Jalan Cikini, Jakarta Pusat itu.

Pemprov DKI telah menganggarkan Rp446 juta untuk revitalisasi TIM. Anggaran itu masuk dalam APBD Perubahan 2018. Revitalisasi akan dimulai pada November 2018.

14. Tim Perumusan Subsidi Perkeretaapian

Tim terakhir yang dibentuk ialah Tim Perumusan Subsidi Perkeretaapian. Tim ini bertujuan merumuskan tarif mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT) yang akan segera beroperasi.

Tim tersebut akan bekerja selama tiga bulan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi makro ekonomi, ridership, integrasi antarmoda, daya beli masyarakat, kebijakan khusus masyarakat tertentu.




(REN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PEMPROV DKI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA METRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Fri , 21-09-2018