Aturan Kepemilikan Garasi Dinilai Tekan Warga di Permukiman Padat

Ilham wibowo - 12 September 2017 16:44 wib
Parkir liar di kawasan Kebon Kacang. Foto: MTVN/Ilham Wibowo
Parkir liar di kawasan Kebon Kacang. Foto: MTVN/Ilham Wibowo

Metrotvnews.com, Jakarta: Aturan kepemilikan garasi bagi pemilik kendaraan roda empat dinilai menekan warga yang tinggal di permukiman padat. Sebab, pemilik mobil di permukiman padat tak memiliki alternatif lain, selain memarkir mobil di bahu jalan.

Bagja, 30, warga Kebon Kacang, Jakarta Pusat misalnya, ia tak punya pilihan selain memarkir kendaraan di bahu jalan setiap hari. Letak rumah yang mesti melewati gang sempit itu menjadi alasan  tidak memiliki garasi.

"Lebar mobil saya enggak bisa dibawa masuk ke gang Mas. Kalau aturan ditegakan saya bingung mau pindah ke mana. Parkir di bahu jalan masih aman karena ada yang jaga," kata Bagja kepada Metrotvnews.com, Selasa 12 September 2017.

Kendaraan Avanza Toyota buatan tahun 2015 itu dibeli Bagja dengan cara kredit. Bagi dia, kewajiban membayar tagihan kredit dan tagihan pajak kendaraan setiap tahunnya telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Baca: Alasan Aturan Wajib Punya Garasi Kembali Diserukan

Ia pun menolak jika mobilnya menjadi kambing hitam kemacetan, lantaran diparkir di bahu jalan. Pasalnya, ia parkir bukan di jalur protokol.

"Lagipula saya hanya parkir pada saat malam, kendaraan sudah lenggang jadi tidak menganggu lalu lintas," ucapnya.

Sementara itu, warga lain Gery, 37, juga bingung soal penerapan aturan kepemilikan garasi. Lahan parkir terdekat sebagai jaminan garasi jaraknya mencapai 3 kilometer.

"Belum lagi lahan parkir selalu penuh kalau pulang telat. Beli mobil sekarang cukup mudah, uang muka Rp 20 Juta sudah bisa ambil kredit jadi jangan selalu warga seperti kami yang ditekan," ucapnya.

Baca: Aturan Wajib Garasi Ancam Bisnis Parkir Liar

Gery mengharapkan, aturan tersebut bisa berlaku fleksibel terutama di pemukiman padat penduduk. Jangan sampai menutup peningkatan perekonomian warga kelas menengah ke bawah.

"Saya sepakat bila aturan ini tegas diterapkan. Namun, sebaiknya bisa fleksibel, sterilisasi jalan cukup di jalur protokol saja sudah cukup untuk menjaga kelancaran lalu lintas," kata dia.

Aturan pemilik kendaraan wajib mempunyai garasi sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Pemerintah mengaturnya dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi.

Berganti tahun, aturan menjadi hanya sebatas aturan. Penerapannya justru tak tampak. Hingga kemudian mayoritas pemilik kendaraan baik perorangan maupun badan usaha gemar memarkirkan kendaraannya di badan jalan dan menyebabkan kemacetan.

Belakangan ini aturan tersebut kembali digaungkan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkap alasan aturan itu 'dihidupkan' kembali setelah sekian lama.

"Sebenarnya pelaksanaan Perda nomor 5 tahun 2014 khususnya pasal 140 itu sudah kita laksanakan sejak 2015. Namun, mungkin saat itu jumlah derek yang dimiliki Dinas Perhubungan masih sangat sedikit," ungkap Andri, dalam Metro Pagi Primetime, Senin 11 September 2017.

Keterbatasan armada mobil derek untuk menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan dituding sebagai mandeknya penerapan aturan tersebut. Andri mengaku, saat pertama kali menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan pada 2015, kepada Gubernur DKI Jakarta dia meminta bagaimana agar aturan tersebut dilaksanakan secara utuh.

Saat ini pihaknya sudah memiliki 38 unit mobil derek yang sebagiannya didistribusikan ke masing-masing wilayah di DKI Jakarta. Dia mengasumsikan setidaknya butuh 1-3 unit derek per kecamatan untuk memaksimalkan penertiban kendaraan yang masih gemar parkir di ruang jalan, dengan jumlah total sekitar 86 mobil derek.


(YDH)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PEMILIK MOBIL WAJIB PUNYA GARASI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA METRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 23-11-2017