KUA PPAS DKI Rp77,1 Triliun Diprioritaskan di Tiga Sektor

LB Ciputri Hutabarat - 15 November 2017 11:07 wib
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Foto: Metrotvnews.com/Lis Pratiwi
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Foto: Metrotvnews.com/Lis Pratiwi

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) DKI 2018 bersama DPRD DKI. Angkanya Rp77,1 triliun

Angka ini naik dari yang diajukan sebelumnya sebesar Rp74 triliun. Dari segi anggaran, Pemprov DKI akan fokus pada tiga sektor, yakni pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

"Untuk pendidikan, kita fokus menaikkan anggaran KJP Plus (Kartu Jakarta Pintar Plus)," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 November 2017.

Di sektor kesehatan, Sandi mendorong program Universal Health Care sebagai perlindungan kesehatan semesta bagi warga DKI. Dan di bidang perekonomian, Sandi mengedepankan pemberdayaan masyarakat.

"Kita ingin fokus menciptakan program pemberdayaan yang berbasis masyarakat, khususnya kelas menengah dan menengah ke bawah," ujar dia.

Sandi berharap program One Kecamatan One Center of Enterprenuer (OK OCE) menjadi ujung tombak meningkatkan perekonomian warga Ibu Kota. Dia memprediksi banyak pelaku usaha yang bisa menggerakkan ekonomi di Jakarta.

"Kita dorong pembangunan dengan program-program KJP Plus, Rumah DP 0 rupiah, hingga program OK OCE. Walaupun jumlahnya kecil, (program OK OCE) ini akan masif di lapangan karena akan berbentuk gerakan," katanya.

Baca: Anies Minta SKPD Sisir Program di KUA-PPAS 2018

KUA PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat Sekertaris Daerah untuk disampaikan kepada kepala daerah sebagai pedoman dalam menyusun APBD. KUA PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Pada 1 November lalu Anies Baswedan memberikan arahan soal KUA PPAS secara tertutup kepada seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Intinya, Anies meminta SKPD memastikan program yang sudah masuk ke APBD adalah program prioritas pemerintahannya.

"Jangan sampai ada anggaran-anggaran yang lebih banyak untuk kegiatan internal yang tak memberi manfaat bagi warga,” kata Anies.




(UWA)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PEMPROV DKI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA METRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 23-11-2017