DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 51.179.914.135 (23 NOV 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Kenaikan NJOP Dinilai tak Sesuai Janji Anies-Sandi

Nur Azizah - 09 Juli 2018 15:16 wib
Anggota DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono - ANT/M Agung Rajasa.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono - ANT/M Agung Rajasa.

Jakarta: Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bak buah simalakama. Di satu sisi, kenaikan NJOP dapat menghasilkan pajak asli daerah yang lebih besar.

Di sisi lain, NJOP semakin 'menjepit' warga, terutama bagi mereka dengan ekonomi kecil. Anggota DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono meminta, Pemprov DKI Jakarta mengkaji ulang kenaikan NJOP secara komprehensif.

Menaikkan NJOP secara sembrono, kata dia, bisa berdampak besar bagi warga. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno pernah berjanji akan memberikan kesejahteraan dalam bidang perumahan. 

"Kalau begini, dampaknya warga makin sulit mendapatkan hunian di Jakarta. Apalagi saat ini usaha properti sedang lesu-lesunya," kata Gembong saat dihubungi, Jakarta, Senin, 9 Juli 2018.

Sebelumnya, Anies-Sandi memberikan solusi naiknya NJOP dengan program hunian DP Rp0. Namun, hingga kini program tersebut belum juga berjalan.

"Itu kan DP angan-angan. Enggak tepatlah. Pak Anies-Sandi harus konsisten, dia menjanjikan memberikan hunian layak," tandas Gembong. 

Politikus PDI Perjuangan ini mengingatkan, Anies-Sandi pernah menjanjikan membangun rumah tapak, bukan rumah susun. Janji memberikan hunian murah lantas dilanggar dengan menaikkan NJOP.

"Tujuannya memberikan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perumahan, tapi malah menaikkan NJOP kan tidak sejalan," tutur dia.

Pemprov DKI Jakarta dilaporkan menaikkan NJOP PBB-P2 2018. Hal itu telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penetapan NJOP dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diundangkan 4 April 2018.

(Baca juga: Kenaikan NJOP DKI untuk Perbaikan Fasilitas)

Sandiaga Uno sempat menyatakan nilai kenaikan rata-rata sebesar 19,5%. Menurut Sandiaga, penetapan NJOP itu sesuai dengan nilai pasar suatu lahan.

"Jadi kalau kita bangun MRT (Mass Rapid Transit) di sini, ini nanti NJOP-nya akan naik semua. Karena MRT ada masuk di sini, yakin 100% bahwa nilai daripada properti yang ada di sekitar koridornya MRT akan naik. Nah akan disesuaikan NJOP-nya," papar Sandi. 

Pemprov DKI menerbitkan Pergub Nomor 408 Tahun 2016 tentang Penetapan NJOP 2017 pada akhir 2016. Namun, dalam laman Jdih.jakarta.go.id tidak ditemukan daftar NJOP 2017 tersebut.

Kini, berdasarkan Pergub terbaru kenaikan NJOP bervariasi. Di Jakarta Utara, masih ada lahan yang harga NJOP-nya masih Rp916.000 seperti di Jalan Kamal Muara, Jakarta Utara. Bergeser sedikit ke Jalan Garden Gardenia NJOP sudah mencapai Rp18,37 juta.

Di Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, NJOP dipatok Rp11,52 juta sementara di Jalan Gatot Subroto mencapai Rp47,92 juta. Bahkan di Jalan Jenderal Sudirman mencapai Rp93 juta. Di Kelurahan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, NJOP di Jalan Makam, Pulau Lancang dipatok Rp464.000 sedangkan di Jalan Pulau Tanah dipatok Rp25,99 juta.

Sandiaga menambahkan, kenaikan NJOP itu biasa terjadi seiring dengan adanya perubahan peruntukan. "Jadi itu misalnya tadinya peruntukannya perumahan terus jadi komersial, itu pasti akan naik," tutur Sandi.

(Baca juga: Tinjau Ulang Penaikan NJOP Bumi di DKI)




(REN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG NJOP
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA METRO
MORE
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
POPULAR FOTO
ADVERTISEMENT

Fri , 14-12-2018