DPRD Kritik Anies yang Dinilai Serampangan Menghapus PMD

Intan fauzi - 14 November 2017 14:07 wib
Ilustrasi. Foto: Antara
Ilustrasi. Foto: Antara

Jakarta: Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta khawatir rencana penghapusan penyertaan modal daerah (PMD) bagi lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengganggu ketahanan pangan di Jakarta. Maklum, dua di antara lima BUMD itu, yakni PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang, bertugas mengendalikan pangan Ibu Kota.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan penghapusan PMD bagi lima BUMD. Penghapusan ini sebagai upaya menutupi defisit Rp2,5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Bestari Barus menyampaikan rencana penghentian suntikan PMD ini bakal mempengaruhi tugas BUMD, terutama PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang.

"Apakah ada garansi khusus dari Pemprov DKI mengenai ketahanan pangan menjelang puasa nanti? Garansi diperlukan agar tengkulak enggak seenaknya menaikkan harga," kata Bestari dalam rapat Badan Anggaran di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 14 November 2017.

Bestari mencontohkan PD Dharma Jaya butuh suntikan dana untuk melakukan operasi daging. Ia khawatir operasi daging ini justru akan terhambat.

Ketua Komisi B DPRD DKI Yusriah Dzinnun mengkritik keras usulan penghentian suntikan PMD terhadap PT Food Station Tjipinang. Apalagi perusahaan pelat merah itu berperan penting memenuhi kebutuhan pokok, terutama beras, warga Jakarta.

"Kok main hapus saja, kita tak bersepakat di sana. PT Food Station Tjipinang itu bertanggung jawab memenuhi kebutuhan beras seluruh warga DKI," kata dia.

Baca: 5 BUMD DKI Terancam tak Dapat Penyertaan Modal di 2018

Penghapusan PMD pun memungkinkan BUMD bekerja sama dengan swasta. Artinya, kata Yursiah, harga bahan pokok akan sulit dikendalikan.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Panji Virgianto, meminta usulan itu dikaji lagi. "Jangan main hajar saja. Kalau enggak ada plot, ngapain dipaksakan. Masih ada peluang perubahan," ujar Panji.

Sebelumnya, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, Anies Baswedan menginstruksikan agar Pemprov DKI menghentikan pemberian PMD bagi lima BUMD. Kelima BUMD itu antara lain PT Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang, PT Pembangunan Sarana Jaya, dan PT Asuransi Bangun Askrida.

Kelima BUMD ini sudah mengajukan proposal PMD dengan rincian:
1. PT Jakarta Tourisindo mengajukan Rp3,3 triliun,
2. PD Dharma Jaya Rp39 miliar,
3. PT Food Station Tjipinang Rp125 miliar,
4. PT Pembangunan Sarana Jaya Rp394 miliar, dan
5. PT Asuransi Bangun Askrida Rp4,4 miliar.




(UWA)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG DPRD DKI JAKARTA
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA METRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 23-11-2017