Izin Oparasional Ribuan Angkutan Dibekukan

Gana Buana - 14 Januari 2018 01:34 wib
Sejumlah angkutan umum jenis mikrolet beroperasi menunggu penumpang di kawasan Kampung Melayu, Jakarta. (ANTARA FOTO/Yossy Widya)
Sejumlah angkutan umum jenis mikrolet beroperasi menunggu penumpang di kawasan Kampung Melayu, Jakarta. (ANTARA FOTO/Yossy Widya)

Jakarta: Dinas Perhubungan Kota Bekasi membekukan izin operasional 2.284 unit angkutan umum di Kota Bekasi. Sebab, usia ribuan angkutan umum ini sudah lebih dari 15 tahun.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliani menyampaikan, ribuan unit angkutan umum tersebut tidak lagi akan diremajakan. Bahkan, pihaknya pun tidak akan mengeluarkan izin operasional dari angkutan-angkutan tersebut.

“Satu-satunya jalan mereka bisa menghitamkan nomor polisinya,” ungkap Yayan, Sabtu, 13 Januari 2018.

Yayan menjelaskan, sebelum 2014 jumlah angkutan umum yang tercatat di Kota Bekasi ada sebanyak 3.488 unit. Namun, sekitar 2015 jumlah tersebut tinggal 1.457 unit. Bahkan di 2016 jumlah angkutan umum tersebut tinggal 1.204 unit.

Berkurangnya jumlah angkutan ini beberapa penyebabnya adalah lantaran para pengusaha angkutan umum yang tak bisa bertahan bersaing dengan pengemudi ojek online. Sehingga, lama kelamaan jumlah angkutan umum tersebut berkurang dengan sendirinya.

“Selain pengusaha yang malas untuk memperpanjang izin operasional mereka, saat ini mereka lebih banyak pasrah kalah saing dengan kehadiran pengemudi ojek online,” jelas dia.

Meski demikian, kata Yayan, pemerintah akan menyediakan moda transportasi masal berbasis bus. Saat ini bus ‘Trans Partiot’ memang masih dalam tahap uji coba. Bus tersebut baru beroperasi melayani trayek Harapan Indah-Terminal Bekasi.

Ke depan, lanjut dia, bus tersebut akan menjadi bus-bus pengumpan (feeder) menuju stasiun kereta, Light Rail Transit (LRT). “Meski baru satu trayek bus tersebut akan menjadi bus-bus feeder di pusat kota,” jelas dia.

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Fatikhun Ibnu menambahkan, sejak dua tahun terakhir jumlah angkutan umum yang ada di Kota Bekasi memang berkurang sekitar dua persen dari jumlah yang ada. Sebetulnya, pemerintah ingin sekali menerapkan sistem membeli angkutan umum milik pengusaha agar oprasional Trans Patriot bisa cepat.

“Tapi kemampuan anggaran Kota Bekasi tidak seperti DKI Jakarta,” kata Fatikhun.

Menurut Fatikhun, pemerintah pun telah mencarikan pihak ketiga yang bersedia membeli angkutan para pengusaha dan menggantinya dengan yang baru. Namun, para pengusaha masih menolak lantaran besaran uang cicilan bulanan yang diajukan masih dianggap terlalu besar.

“Pihak ketiga mau mereka mencicil Rp3 juta perbulan, tapi pengusaha maunya Rp2 juta perbulan. Makanya belum menemukan titik temu,” tandas dia.


(SCI)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG ANGKUTAN UMUM
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA METRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 22-01-2018