Kebijakan Penggunaan Air Pemprov DKI Dikritisi

M Sholahadhin Azhar - 14 Februari 2018 03:33 wib
Ilustrasi
Ilustrasi

Jakarta: Pemprov DKI sejauh ini dinilai masih belum serius menata penggunaan air oleh masyarakat Ibu Kota. Warga Jakarta masih bebas menggunakan air tanah dan permukaan dataran di Jakarta semakin menurun.

"Wajar kalau DKI terancam krisis air bersih kalau permukaan tanah menurun dan suplai air bersih tidak bertambah. DKI belum miliki niat mengelola air bersih untuk masyarakat," kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike di Jakarta, Selasa, 13 Februari 2018.

Untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, Pemprov DKI diminta mengganti penggunaan air tanah dengan distribusi air bersih. Selama ini, Yuke belum melihat upaya Pemprov DKI melakukan hal tersebut, terutama dalam distribusi air bersih ke pemukiman masyarakat menengah ke bawah.

Mengutip data Dinas perindustrian dan Energi DKI Jakarta, setidaknya masih ada sekitar 4.231 gedung komersil yang menggunakan air tanah. Dampaknya, penurunan muka tanah pun terjadi hingga 15 centimeter pertahun.

Menurut Yuke, apabila daerah sudah dialiri pipa air bersih, maka Pemprov DKI seharusnya tak memberi izin penggunaan air tanah, apalagi untuk gedung.

Selain itu Yuke juga melihat program selama ini terkesan setengah hati. Sebab sering berhenti di tengah jalan dan tak berdampak pada masyarakat menengah kebawah.

Hal ini dibuktikan dengan tarif langganan air bersih yang mahal. Terlebih pelayanan juga kurang maksimal, lantaran warga di beberapa lokasi selalu mengeluhkan debit air yang kecil.

"Setidaknya pelanggan khususnya masyarakat menengah kebawah mendapatkan debit air yang cukup dan bertarif murah. Di Penjaringan bahkan sulit air bersih," sebut Yuke.

Pun demikian, ia mengapresiasi kinerja BUMD PAM Jaya yang terus meningkatkan suplai air bersih untuk Ibu Kota. Sebab Yuke tak menampik sulitnya penambahan sumber mata air bagi Jakarta.


(DEN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG AIR BERSIH
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA METRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 22-02-2018