Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp Rp2.606.841.593 (13 JULI 2018)

Yusril: Pemprov tak Bisa Gugat BPN Tanpa Dasar Putusan UU

Whisnu Mardiansyah - 13 Januari 2018 13:25 wib
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra--Antara/Agus Bebeng
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra--Antara/Agus Bebeng

Jakarta: Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai Pemprov DKI Jakarta tidak serta merta bisa menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN), soal putusan menerbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) pulau reklamasi. Gugatan bisa diajukan jika putusan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang. 

"Satu keputusan itu hanya bisa dibatalkan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik," kata Yusril melalui sambungan telpon dalam diskusi 'Reklamasi dan Investasi' di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 13 Januari 2018.

Baca: Sandi akan Pastikan Status Pulau Reklamasi

Menurut Yusril jika Pemprov DKI mengajukan gugatan ke PTUN, landasannya belum jelas. Apalagi, Raperda zonasi tata ruang sebelumnya telah dicabut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

"Perda tata ruang dan Perda zonasi itu kan belum ada. Jadi bagaimana mengatakan itu salah kalau dasarnya belum ada, masih dalam angan-angan," ujar Yusril.  

"Pemerintah enggak bisa jalan seperti itu. Saya bilang negara jadi abu nawas kalau seperti itu," imbuhnya. 

Baca: Sofyan Djalil Tunggu Anies di Pengadilan
 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat permohonan bernomor 2373/-1.794.2 ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membatalkan seluruh HGB yang diberikan kepada pihak ketiga atas seluruh pulau reklamasi.

Baca: Pakar: PTUN Jalan Terakhir Pemprov Batalkan HGB Pulau Reklamasi

Alasannya, Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji kebijakan serta pelaksanaan reklamasi. Kajian itu, kata Anies, perlu dilakukan karena banyaknya masukan dari masyarakat dan para ahli terkait reklamasi.




Permohonan pembatalan HGB ini juga merupakan kelanjutan sikap Pemprov DKI Jakarta yang sebelumnya menghentikan pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura).


(YDH)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG REKLAMASI TELUK JAKARTA
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA METRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 16-07-2018