Suka Duka Pasien BPJS

Lis Pratiwi - 14 September 2017 05:30 wib
Loket BPJS Kesehatan di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Pusat. (Foto: MTVN/Lis Pratiwi).
Loket BPJS Kesehatan di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Pusat. (Foto: MTVN/Lis Pratiwi).

Metrotvnews.com, Jakarta: Tuti tampak tak sabar menanti kehadiran keponakannya, Ratna di ruang tunggu Rumah Sakit Islam Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tuti merupakan pasien Badan Jaminan Penyelenggara Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan melangsungkan operasi ambeien. 

Serangkaian tes pun telah dijalani Tuti sebelum pengobatan dilakukan, baik di puskesmas maupun rumah sakit. Karena tak paham mengurus BPJS, ia meminta bantuan keponakannya. Tak selang lama, Ratna tiba membawa dua amplop hasil pemeriksaan tantenya itu.  

"Barusan ambil hasil tes echo, kemarin juga rontgen, tapi belum tahu hasilnya. Tunggu dibacain dokter Jumat besok," jelas Ratna saat ditemui Metrotvnews.com di RS Islam Jakarta, Rabu 18 September 2017.

Ratna sendiri telah lima tahun membantu keluarga dan tetangganya mengurus klaim BPJS kesehatan. Dari pengalamannya, tidak ada kesulitan sama sekali berobat gratis dengan bantuan program pemerintah itu.

Menurut Ratna, untuk pengobatan tantenya, pertama ia harus mendatangi fasilitas kesehatan (faskes) yakni Puskesmas sesuai domisili yang terdaftar di BPJS milik Tuti. Usai dilakukan pemeriksaan di Puskesmas, pasien mendapat rujukan berobat ke rumah sakit.

"Karena penyakitnya sudah parah langsung dirujuk ke poli bedah. Minta surat rekomendasinya sudah sekitar sebulan, tapi baru sempat ke rumah sakit minggu lalu," imbuh warga Kemayoran ini.

Tiba di rumah sakit, pembedahan tidak langsung dilakukan. Pasien harus menjalani serangkaian pemeriksaan mulai dari cek laboratorium, rontgen, echo, tes jantung, hingga uji anestesi. Jika kondisi pasien stabil, barulah operasi dijadwalkan.

Ratna mengungkap, pengobatan dengan BPJS sangat membantu warga seperti tantenya yang kesulitan secara ekonomi. Pasalnya, biaya operasi ambeien bisa lebih dari Rp8 juta, namun dengan BPJS semuanya gratis.

"Kalau di RS Islam ini pelayanan BPJS-nya bagus. Sebelumnya saya pernah bantu tetangga saya urus BPJS untuk operasi batu ginjal dan usus buntu, kalau enggak pakai BPJS bisa Rp10 juta kayanya. Tapi karena BPJS biaya nol," tambahnya.

Salah Rujukan

Pengalaman berbeda menggunakan BPJS dialami oleh Linda. Saat itu, ia sempat mendadak tidak mengalami menstruasi, padahal tidak sedang hamil. Ia pun mencoba memanfaatkan statusnya sebagai pasien BPJS agar dapat rujukan dari puskesmas ke rumah sakit.

"Waktu di faskes saja sudah ditanya-tanya banyak, dokternya seolah tidak percaya kalau saya sakit. Tetapi setelah saya balik ke dua kali akhirnya dikasih rujukan untuk USG," terangnya di Jakarta Pusat.

Dokter di puskesmas mengaku sempat menanyakan rumah sakit mana yang ia inginkan untuk berobat. Karena tidak paham, Linda pun menyerahkan semua keputusan kepada dokternya dan mendapat rujukan di rumah sakit umum di Jakarta.

Namun, begitu tiba di rumah sakit rujukan, Linda justru ditolak dengan alasan USG dengan BPJS seharusnya bisa dilakukan di rumah sakit tipe C, Sementara rumah sakit yang dirujuk faskes adalah tipe B, dengan standar pelayanan berbeda.

"Saya belum pernah pakai BPJS jadi saya tidak paham kalau rumah sakit rujukan itu ada tingkatan A, B, C-nya juga. Waktu itu saya kaget karena ditolak padahal yang memberi rujukan faskesnya," kenang dia.

Pihak rumah sakit kala itu menjelaskan jika ia harus kembali ke puskesmas dan membuat surat rujukan baru atau membayar pengobatan tanpa BPJS. Namun, setelah menjelaskan dan memohon, pihak rumah sakit akhirnya membantu dengan merujuk langsung ke rumah sakit tipe C tanpa surat rujukan baru.

"Bikin surat rujukan di faskes saja antrinya bisa berjam-jam. Waktu itu saya sampai nangis karena khawatir sama kesehatan saya. Jadi agak trauma pakai BPJS karena baru pertama langsung dapat pengalaman kaya gitu," imbuhnya.

Tetap Bayar

Nurani, pasien BPJS lain mengaku juga memiliki pengalaman tak menyenangkan. Ia mengaku pernah meminta rujukan dari puskesmas ke rumah sakit untuk USG abdomen. Namun, ia tetap diminta bayaran oleh rumah sakit.

"Pas di kasir saya ditagih biaya sekitar Rp130 ribu, katanya buat USG sama print hasilnya. Katanya yang di-kover BPJS biaya dokter saja," ujarnya.

Merasa tak paham dengan tagihan tersebut, Nurani pun mencoba mencari di internet perihal kebijakan USG abdomen dengan BPJS. Menurut keterangan yang ia dapat, biaya USG seharusnya ditanggung oleh BPJS.

Tak puas, ia pun menelepon call center BPJS Kesehatan. Menurut pihak BPJS kala itu, biaya USG dan print memang ditanggung. Nurani pun memohon call center BPJS berbicara langsung dengan pihak rumah sakit.

Sayangnya, rumah sakit bersikukuh meminta ia membayar biaya tambahan. Mereka membela, USG yang ditanggung BPJS tidak termasuk biaya print hasil sehingga ia harus tetap membayar kekurangan biaya tindakan.

"Kalau gitu harusnya yang saya bayar biaya printnya saja kan, tapi Rp130 ribu itu biaya semuanya, USG dan print. Akhirnya saya bayar saja, mungkin memang saya yang kurang paham," ucapnya.

Usai kejadian tersebut, Nurani berencana mengubah BPJS miliknya dan keluarganya dari kelas II ke kelas III. "Sebenarnya kami punya asuransi di luar BPJS, jadi biar bayarnya enggak terlalu mahal. Tapi semoga enggak ada yang sakit," katanya.

Nurani mengaku masih mempertahankan kepemilikan BPJS karena dinilai penting. Ia juga pernah mendengar tetangganya mendapat kemudahan saat berobat dengan BPJS, utamanya perihal biaya.

"Tetangga saya melahirkan sesar sampai Rp7 juta gratis semua. Jadi memang ada yang dapat untung, ada juga yang kurang beruntung kayanya," pungkas Nurani.


(HUS)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG FASILITAS KESEHATAN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA METRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 26-09-2017