Sandiaga bakal Izinkan Tempat Tinggal jadi Tempat Usaha

Media Indonesia - 13 Februari 2018 07:35 wib
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno - Medcom.id/Haifa Salsabila
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno - Medcom.id/Haifa Salsabila

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berencana membolehkan kawasan tempat tinggal dijadikan sebagai tempat usaha. Rencana itu untuk menunjang keberhasilan program One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (OK OCE) dengan menempatkan industri rumahan sebagai pilar utama.

Sandi menuturkan keberadaan Perda DKI Jakarta No 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi selama ini menyulitkan warga yang ingin berwirausaha dengan memanfaatkan tempat tinggal.

Aturan tersebut dengan tegas melarang hal itu dan hanya membolehkan kegiatan komersial dilakukan di zona industri.

"Akan kita revisi perda itu karena kami ingin kemudahan bagi tiap pengusaha pemula, pengusaha kecil," kata Sandiaga dilansir dari Media Indonesia, Selasa, 13 Februari 2018.  

Ia menjelaskan, selama ini banyak pelaku usaha yang tidak bisa mengurus perizinan bagi industri rumahan mereka. Pengajuan izin usaha ditolak karena secara aturan tata ruang, lokasi usaha mereka berada di luar zona industri.

Berdasarkan data 2017 yang dipegang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM&PTSP) Provinsi DKI Jakarta, ada 13 ribu tempat usaha di Jakarta yang berdiri di lokasi yang tidak sesuai zonasi.

Jika berpatokan pada perda tersebut, tempat usaha itu dinyatakan ilegal dan dapat dijatuhi sanksi penutupan tempat usaha.

Hal itu yang dikhawatirkan Sandiaga bakal mengganjal konsep 'garasi inovasi' yang diusung dalam program OK-OCE. Dengan konsep itu, pelaku usaha bisa berbisnis di rumah mereka masing-masing.

"Salah satu pilar OK OCE adalah garasi inovasi, yang memulai usaha di rumah sendiri. Contohnya sudah banyak, Microsoft dan Apple yang memulai usahanya di garasi," kata Sandiaga.

Meski demikian, sambungnya, pihaknya juga tak ingin terjadi pemutihan zonasi usaha karena itu juga akan merusak tatanan kota secara keseluruhan.

Karena itu, poin-poin revisi perda akan menyangkut luas lahan rumah yang bisa dijadikan tempat usaha, jenis usaha dalam rumah, jumlah karyawan, tidak menimbulkan limbah, tidak menimbulkan gangguan pada tetangga, dan tidak ada masalah lalu lintas yang ditimbulkan.

Dibarengi pengawasan

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mendukung gagasan Sandiaga tersebut.

Dalam pandangannya, pemprov harus mengakomodasi industri rumahan sebab pola usaha masyarakat saat ini telah bergeser menjadi bisnis berbasis daring seiring perkembangan teknologi.

Namun, dia meminta pemerintah juga ketat dalam pengawasan. Jangan sampai kemudahan bagi industri rumahan menimbulkan masalah baru, seperti pencemaran limbah dan masalah lalu lintas.

"Izin harus dipermudah, tapi tempat usaha harus dilihat persyaratannya. Limbahnya, drainasenya, dan parkirnya harus diperhatikan," tutur Yayat.

Pemprov DKI juga tengah menggagas terbitnya peraturan gubernur yang memungkinkan pelaku usaha pemula dapat menjalankan bisnis di rumah mereka.

Namun, ada kaidah-kaidah tertentu yang harus dipenuhi, antara lain luas usahanya tidak lebih dari 30 meter persegi, pegawainya tidak lebih dari 19 orang, usaha tersebut merupakan usaha pertama yang bersangkutan, serta usaha itu tidak menghasilkan limbah dan tidak menimbulkan masalah lalu lintas.
 


(REN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG OK OCE
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA METRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 21-05-2018