Anies Diminta Perhatikan Perpres Penataan Jabodetabekpunjur

Intan Yunelia - 17 April 2018 13:11 wib
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) berjabat tangan dengan Wakil Gubernur Sandiaga Uno (kiri) seusai rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta. Foto: Antara/Aprillio Akbar.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) berjabat tangan dengan Wakil Gubernur Sandiaga Uno (kiri) seusai rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta. Foto: Antara/Aprillio Akbar.

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta diminta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Ini diperlukan Anies untuk merevisi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS) dan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

"Kemarin sudah dicoba dibahas Kementerian ATR-BPN (Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional). Artinya, dalam hal ini kita melihat sejauh mana revisi tata ruang Jabodetabekpunjur itu terkait keberadaan pulau reklamasi," kata Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna kepada Medcom.id, Selasa, 17 April 2018.

Menurut dia, penyelarasan poin di perpres dan dua raperda soal reklamasi ini penting. Fokus yang perlu diperhatikan adalah soal kewenangan pengembangan pulau reklamasi yang saat ini masih tumpang tindih antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. 

"Secara tata ruang apakah tetap 17 pulau atau berapa pulau yang masih dipertahankan. Pengaturannya bagaimana apakah di situ tetap otoritas kewenangannya ada di mana," jelas Yayat.

Baca: Luhut dan Susi Sudah Diperiksa Terkait Kasus Reklamasi

Dia menilai kebijakan Anies menarik kembali dua raperda yang diusulkan di era Gubernur Djarot Saiful Hidayat itu tidak bisa dikatakan salah. Pasalnya, Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta belum dicabut.

"Keppres 95 tidak dicabut tetap saja gubernur yang memiliki otoritas," ucap Yayat.

Namun, Yayat melihat revisi dua raperda yang belum juga usai menunjukkan masih ada perseteruan antara pemerintah pusat dan daerah. Perpres Tata Ruang Jabodetabekpunjur pun dianjurkan menjadi acuan dalam pembahasan revisi raperda. 




(OGI)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG REKLAMASI TELUK JAKARTA
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA METRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sat , 21-04-2018