DOMPET KEMANUSIAAN LOMBOK, Dana Terkumpul RP 14.332.438.005 (21 AGUSTUS 2018)

Sandi Akan Libatkan Warga untuk Kembangkan Pulau Pari

Intan Yunelia - 25 April 2018 19:12 wib
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu, 25 April 2018. Foto: Medcom.id/ Intan Yunelia.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu, 25 April 2018. Foto: Medcom.id/ Intan Yunelia.

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno berjanji akan melibatkan masyarakat dalam pengembangan kawasan Kepulauan Seribu. Menurut Sandi, Pemprov sudah mempunyai rencana dalam merangkul masyarakat.

"Kita akan membangun Pulau Pari dan kita akan merangkul dunia usaha dan kita pastikan masyarakat akan terlibat, partisipatif," kata Sandi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu, 25 April 2018.

Baca: Warga Pulau Pari Minta Anies tak Pro-Korporasi

Sebelumnya, wacana pengambangan Pulau Pari sudah dibicarakan dengan warga saat Sandi berkunjung ke lokasi tersebut. Sandi meminta agar warga tidak khawatir kehilangan hak.

"Saya sampaikan waktu saya duduk di Pantai Perawan bersama mereka, no worry, kita akan melibatkan mereka dan kita pastikan ada azas keberadilan dalam membangun Pulau Pari," ujar Sandi.

Sandi berpesan warga Pulau Pari tak tergiur menjual lahan mereka kepada para pengembang. Mereka semestinya memanfaatkan lahan mereka untuk kegiatan wirausaha.

"Saya sampaikan mereka lebih baik bekerja sama, jangan dijual kalau mereka mau berkembang," pungkas Sandi.

Baca: Pemprov Gandeng Polda Metro Telusuri Aset Bermasalah

Siang tadi puluhan warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu kembali menggelar aksi di depan kantor Gubernur DKI Jakarta. Tuntutannya masih sama, meminta hak atas tempat tinggal dan hak kelola Pulau Pari.

Ini bukan kali pertama, warga Pulau Pari sudah menggelar aksi sebanyak tiga kali. Namun, selama ini pula tak ada itikad baik dari Pemprov untuk menggubris.

Rentetan aksi ini bermula dari klaim PT Bumipari Asri yang tergabung dalam Bumi Raya Group. Perusahaan itu mengklaim 90 persen lahan di Pulau Pari milik perusahaan.

"PT Bumipari Asri mengklaim mereka memiliki 90 persen pulau tersebut dan 10 persen milik LIPI," ujar Buyung, salah satu warga Pulau Pari.

Badan Pertanahan Nasional (BPS) melalui kantor Pertanahan Jakarta Utara mengeluarkan sekitar 120 sertifikat di atas tanah Pulau Pari. Namun, sertifikat itu disebut keluar tanpa ada pengukuran.


(DEN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PEMPROV DKI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA METRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 22-08-2018