DOMPET KEMANUSIAAN LOMBOK, Dana Terkumpul RP 20.111.547.901 (22 SEP 2018)

DKI Belum Miliki Regulasi Khusus Penggunaan Air Tanah

M Sholahadhin Azhar - 13 Maret 2018 16:43 wib
Ilustrasi: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyidak kepatuhan pengelolaan gedung di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta. Foto: Antara/Reno Esnir.
Ilustrasi: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyidak kepatuhan pengelolaan gedung di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta. Foto: Antara/Reno Esnir.

Jakarta: Aturan penggunaan air tanah oleh gedung tinggi di DKI Jakarta masih sumir. Belum ada regulasi pasti terkait hal itu. Pemerintah Provinsi (Pemprov) hanya pernah mengimbau via surat edaran.

"Prinsipnya sudah ada surat edaran Nomor 37 Tahun 2011, bahwa air tanah digunakan sebagai cadangan. Jadi bukan untuk konsumsi sehari-hari," kata Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah Dinas Perindustrian dan Energi Ikhwan Maulani saat dihubungi, Selasa, 13 Maret 2018.

Menurut dia, surat itu telah dikirim ke gedung-gedung tinggi saat masa Gubernur Fauzi Bowo. Imbauan ini berdasarkan peta dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait air tanah. 

Dalam peta itu, ada wilayah yang diperkenankan memakai air tanah dan yang tidak. "Saya lupa detailnya mana saja (yang boleh). Tapi intinya kalau daerah itu sudah dialiri PAM, sebaiknya enggak pakai air tanah," kata Ikhwan.

Ikhwan mengakui memang saat ini belum ada aturan kuat soal pemanfaatan air tanah untuk gedung tinggi. Untuk itu, Pemprov bakal mendesain regulasi sehingga ke depan penggunaan air tanah akan lebih tertata.

Baca: Pemakaian Air Tanah Merusak Gedung

"Tahun ini akan membuat perda (peraturan dearah) soal air tanah. Mudah-mudahan teman-teman di DPRD juga merestui," tandas Ikhwan.

Sejauh ini aturan terkait air tanah masih sebatas pemanfaatan. Ada dua regulasi yakni Perda Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air dan Pergub Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah.

Di Pasal 15 pada pergub itu, pihak yang mengambil air tanah tanpa sepengetahuan Pemprov bakal diganjar sanksi. Detailnya dijabarkan dalam Pasal 39, yakni Rp5 juta untuk sumur pantek, Rp25 juta untuk sumur bor dan Rp50 juta untuk dewatering. 

Sementara itu, pemakaian air tanah di gedung-gedung tinggi di Ibu Kota menjadi sorotan. Pada awal implementasi, Pemprov menemukan pelanggaran yang dilakukan Hotel Sari Pan Pacific yang kedapatan menyedot air tanah secara ilegal dan tak terukur.


(OGI)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG AIR TANAH
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA METRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 24-09-2018