DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 51.052.810.215 (14 NOV 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Naturalisasi Sungai Tetap Perlu Relokasi

- 12 Februari 2018 11:33 wib
Warga menyaksikan alat berat mengeruk endapan lumpur sungai Ciliwung, di Kanal Banjir Barat (KBB), Tanah Abang, Jakarta. (Foto: ANTARA/Aprillio Akbar)
Warga menyaksikan alat berat mengeruk endapan lumpur sungai Ciliwung, di Kanal Banjir Barat (KBB), Tanah Abang, Jakarta. (Foto: ANTARA/Aprillio Akbar)

Jakarta: Istilah normalisasi di DKI Jakarta umum dipakai dengan maksud mengembalikan fungsi sungai sebagai wadah tangkapan air hujan untuk menghindari banjir. Pemimpin berganti, istilah normalisasi berkembang menjadi naturalisasi. 

Meski merujuk pada maksud yang sama penggunaan kedua istilah tersebut disinyalir hanya sebagai pembeda era pemerintahan. Penggunaan istilah naturalisasi bukan tanpa alasan. 

Pengamat Tata Kota Nirwono Joga menilai istilah normalisasi umumnya merujuk pada betonisasi, hal inilah yang dianggap Pemprov DKI sebagai sebuah masalah.

"Sedangkan renaturalisasi tidak mengenal sodetan, potongan, atau pelurusan. Kemudian di kiri kanannya tidak dibeton tetapi dibuat kemiringan dengan penataan yang lebih ramah lingkungan," ujar Joga, dalam Metro Pagi Primetime, Minggu, 11 Februari 2018.

Joga memahami Gubernur DKI saat ini lebih memilih menggunakan istilah naturalisasi ketimbang normalisasi. Normalisasi dengan betonisasi memang menimbulkan sedikitnya tiga masalah yang membuat resapan air hujan tidak maksimal.

Pertama, betonisasi dalam pola normalisasi sungai, membuat arus air saat musim hujan meningkat lebih cepat dan semakin kencang lantaran tidak ada peredam.

Kedua, betonisasi mengakibatkan sedimentasi atau pendangkalan lumpur yang lebih cepat. Dan ketiga, ekosistem tepian air sungai mati.

Sayangnya, perbedaan penggunaan istilah tidak menggugurkan syarat utama untuk mengembalikan fungsi sungai, yakni relokasi atau lebih dikenal dengan penggusuran.

"Menata kali, mau itu naturalisasi atau normalisasi, syarat utamanya tetap sama. Harus ada relokasi," katanya.

Joga mengatakan lebar sungai di DKI Jakarta yang sudah tidak ideal yang mendasari pemerintah tetap harus merelokasi.

Syarat lainnya, Pemprov DKI juga harus menyediakan permukiman sebagai kompensasi relokasi. Terakhir, naturalisasi tidak bisa hanya dilakukan di DKI Jakarta.

"Kalau kita bicara daerah aliran sungai Ciliwung, itu dari Bogor, Depok, dan DKI. Kalau pemprov ingin naturalisasi, harus punya kesamaan. Sama-sama menaturalisasi bantaran kali Ciliwung dari hulu ke hilir," kata Joga. 

Pembenahan daerah aliran air sungai inilah yang membuat relokasi harus dilakukan oleh Pemprov DKI. Kondisi sungai di Jakarta yang dinilai sudah tidak ideal menjadi alasan mengapa relokasi menjadi wajib. 

"Ini yang harus diinformasikan kepada warga. Juga kapan dan ke mana mau direlokasi, bentuk penataannya seperti apa? Masyarakat perlu tahu bahwa wilayah mereka akan ditata agar menjadi lebih baik lagi," kata dia.




(MEL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG BANJIR JAKARTA
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA METRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 21-11-2018