Sumarsono tak Sepakat Laporan Dana Operasional RT/RW Dihapus

Haifa Salsabila - 06 Desember 2017 10:52 wib
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono - MTVN/Lis Pratiwi.
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono - MTVN/Lis Pratiwi.

Jakarta: Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono tak setuju penghapusan laporan pertanggung jawaban (LPJ) dana operasional RT/RW. Sebab tiap rupiah uang negara yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan. 

"Setiap sen rupiah uang negara, termasuk APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), wajib dipertanggungjawabkan. Ini, soal akuntabilitas publik," ujar Sumarsono melalui pesan tertulis, Rabu, 6 Desember 2017. 

Sumarsono menuturkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) tertulis harus ada pertanggungjawaban pengeluaran APBD, tak terkecuali yang digunakan untuk biaya operasional RT/RW. 

Soni sapaan karib Sumarsono menyebut bila memang tidak ingin membebankan Ketua RT/RW, sistem LPJ bisa disederhanakan. Misalnya dalam bentuk format dan tata caranya. 

(Baca juga: Sandi Sebut Laporan Pertanggungjawaban Membebani Ketua RT/RW)

"Namun dengan tetap memedomani kaidah-kaidah hukum administrasi negara yang ada," lanjut dia. 

Sumarsono mengatakan cara penyederhanaan misalnya dengan menggunakan satu lembar saja. Yakni melalui lurah dan dapat dikirim melalui email. 

"Kwitansi bisa di upload (unggah) dan di cek ke lapangan (sejauh perlu). Teknisnya, diserahkan ke Pemda untuk mengaturnya, yang paling memudahkan dan realistis tidak memberatkan RT/RW" kata Sumarsono.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan menghapus kewajiban ketua RT/RW membuat laporan pertanggungjawaban dana operasional. Anies percaya ketua RT/RW menggunakan dana operasional dengan baik.

(Baca juga: Alasan Anies Hapus Kewajiban RT Bikin LPJ)
 


(REN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PEMPROV DKI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA METRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 13-12-2017