DOMPET KEMANUSIAAN LOMBOK, Dana Terkumpul RP 13.813.894.338 (20 AGUSTUS 2018)

DKI Eksekusi Program Ahok untuk Menata Tanah Abang

M Sholahadhin Azhar - 07 Mei 2018 18:40 wib
Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar
Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menggunakan progam lama untuk menata kawasan Tanah Abang demi mengeksekusi Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman soal Jatibaru. Pihak Ombudsman DKI sudah diajak berkoordinasi terkait hal ini.

"Sudah ada pertemuan, sudah ada penjelasan dan sudah ada rencana-rencana," kata Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno di Kantor DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 7 Mei 2018.

Dalam penataan Tanah Abang tahap selanjutnya, Pemprov akan mengeksekusi program dari Mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. "Bagaimana kita akan membangun Tanah Abang, baik itu sky bridge maupun bangunan-bangunan yang berkaitan dengan revitalisasi sudah ada," katanya.

Pernyataan ini menanggapi isu buntunya komunikasi antara Ombudsman dan Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah mengutarakan hal serupa pada awal April 2018.

Baca: Anies Diminta Objektif Menata Kawasan Tanah Abang

Anies menyebut, dalam proyek jangka menengah Pemprov akan meneruskan proyek Gubernur terdahulu. Gedung baru Blok G dan sky bridge Tanah Abang yang menghubungkan Blok G dan Blok F menjadi prioritas.

"Untuk tahap penataan jangka panjang, akan dibangun Kawasan Terminal Angkutan Umum Terpadu atau Transit Oriented Development (TOD)," katanya.

Hal ini merespons Wakil Ketua Fraksi Hanura Syarifudin yang menyebut perlakuan nyeleneh Pemprov terhadap PKL bertentangan dengan visi Jakarta sebagai kota maju.

"Adalah sebuah kebijakan yang bertentangan dengan visi kota maju dan berbudaya," ujarnya saat Rapat Paripurna.

Baca: Sandi Antisipasi PKL Liar Menjelang Ramadan

Ia melihat, visi kota maju tak cocok dengan sikap Pemprov membiarkan PKL mengokupasi trotoar dan jalanan seperti di Jatibaru, Tanah Abang. Selain bertentangan dengan UU, juga tak cocok dengan karakter kota yang berbudaya.

"Kami menyoroti ketegasan eksekutif untuk menegakkan Perda dengan menertibkan semua PKL yang menempati jalan dan pedestrian di seluruh wilayah Jakarta," kata Syarifudin.


(DMR)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG TANAH ABANG
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA METRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 21-08-2018