Warga Bantaran Kali Pesanggrahan Akui tak Punya Sertifikat Sah

Whisnu Mardiansyah - 14 November 2017 17:05 wib
Ilustrasi Kali Pesanggrahan - MTVN/Whisnu Mardiansyah
Ilustrasi Kali Pesanggrahan - MTVN/Whisnu Mardiansyah

Jakarta: Pemprov DKI Jakarta berencana menertibkan pemukiman di sepanjang bantaran kali. Salah satunya bantaran Kali Pesanggarahan di wilayah Kampung Baru, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Salah satu warga Amah, 62, mengaku sejak tahun 1970 menghuni kawasan sepanjang bantaran Kali Pesanggrahan. Saat itu, ia membeli tanah di lokasi kediamannya saat ini tanpa surat kepemilikan yang sah.

"Cuma ada akta jual beli. Itu juga sudah hilang kebawa banjir besar tahun 2002," kata Amah kepada Metrotvnews.com di kediamannya RT 14 RW 05, Kampung Baru, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Selasa 14 November 2017.

Kata Amah, hanya sebagian kecil warga di sepanjang bantaran kali yang memiliki sertifikat kepemilikan bangunan yang sah. Sisanya, hanya mengandalkan bukti kwitansi jual beli dari pemilik sebelumnya yang telah beralih kepemilikan.

"Tapi kita bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)," ucap dia.


Suasana di sekitar kali pesanggrahan di RW 05, Kampung Baru, Pondok Pinang, Jakarta Selatan


Ubay Sobari, Ketua RT 17 RW 05 pun demikian. Lahan di wilayahnya dahulu hanyalah rawa-rawa kosong yang perlahan mulai dihuni satu per satu pendatang. Warga sempat mengajukan pembuatan sertifikat tanah namun ditolak Badan Pertanahan.

"Pernah mengajukan tapi ditolak. Alasannya ini garis jalur air," tutur Ubay.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bakal menertibkan bangunan yang menyebabkan banjir dan terbukti ilegal. Dia geram karena kawasan selatan Jakarta kembali banjir, kemarin.

"Kalau melanggar harus ditertibkan dong," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 13 November 2017.
 


(REN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG NORMALISASI SUNGAI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA METRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 23-11-2017