DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 45.764.339.104 (19 OKT 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Sama-sama Bayar Pajak, MA Putuskan Cabut Larangan Motor di Thamrin

Arga sumantri - 12 Januari 2018 12:45 wib
Kepala Biro Humas MA Abdullah - Medcom.id/Arga Sumantri.
Kepala Biro Humas MA Abdullah - Medcom.id/Arga Sumantri.

Jakarta: Mahkamah Agung (MA) membatalkan peraturan gubernur (Pergub) DKI tentang larangan sepeda motor melintas Jalan M.H. Thamrin-Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Dasar MA mencabut aturan itu atas dasar prinsip hak asasi. 

Kepala Biro Humas MA Abdullah mengungkapkan pengendara motor merupakan salah satu pihak yang juga membayar pajak. Maka, pelarangan sepeda motor melintas otomatis menghilangkan hak wajib pajak.

"Sama-sama bayar pajak kenapa dilarang, ini prinsip awalnya. Prinsip pelanggaran terkait hak asasi," kata Abdullah di Kantor Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Jumat, 12 Januari 2018.

Abdullah menambahkan Pergub itu juga bertentangan dengan peraturan sebelumnya. Pemda DKI diminta segera memberikan akses bagi pengendara motor menikmati Jalan Thamrin-Merdeka Barat. 

"Jadi sebetulnya bukan hanya larangan (Pergub), tapi juga MA memberikan rekomendasi," tambah dia.

(Baca juga: 'Memaksa' Pengguna Kendaraan Pribadi Beralih ke Transportasi Massal)

Abdullah menegaskan putusan MA terkait Pergub larangan motor itu berlaku sejak diumumkan di berita negara. Namun, terkait pelaksanannya, MA menyerahkan kepada kesiapan Pemprov DKI.

"Kapan dilaksanakan, tunggu kesiapan DKI. Tidak ada tenggat waktu," ungkap dia. 

Mahkamah Agung mencabut Peraturan Gubernur terkait larangan sepeda motor melintas di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Ketua Majelis Hakim Irfan Fachrudin mengatakan kebijakan itu bertentangan dengan undang-undang. 

Dalam putusannya, Hakim Irfan berpendapat kebijakan itu bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang  lebih  tinggi,  yaitu Pasal 133 ayat 1  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu  Lintas. Fachrudin menambahkan pelarangan motor masuk Jalan Thamrin tak sesuai Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia. 

Kebijakan itu juga dinilai bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

(Baca juga: Usulan Ganjil Genap Sepeda Motor di Jalan Protokol Dipertimbangkan)
 


(REN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PEMBATASAN SEPEDA MOTOR
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA METRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sat , 20-10-2018