Pengamat: Community Policing Bukan Alat untuk Main Hakim Sendiri

- 14 November 2017 17:05 wib
Ilustrasi. (Metrotvnews.com)
Ilustrasi. (Metrotvnews.com)

Jakarta: Kasus main hakim sendiri cukup banyak terjadi di Indonesia. Teranyar, sepasang kekasih di Cikupa, Tangerang, Banten, menjadi sasaran amuk warga lantaran diduga berbuat mesum di sebuah indekos.

Faktanya, Pengamat Sosial Devie Rahmawati menyebut tren privatisasi hukum atau desentralisasi keadilan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Negara seperti Kenya dan Uganda bahkan mencatat sedikitnya 500 orang setiap tahunnya menjadi korban main hakim sendiri yang tentu harus menjadi pelajaran bagi Indonesia.

"Kita apresiasi apa yang dilakukan polisi yang dengan cepat melakukan tindakan, memberikan sinyal positif kepada masyarakat bahwa hal demikian tidak dibenarkan. Kalau ini dibiarkan akan membahayakan," ujar Devie, dalam Newsline, Selasa 14 November 2017.

Baca juga: Enam `Penghakim` Pasangan Diduga Mesum Jadi Tersangka

Meski berdalih sebagai bentuk community policing atau pemolisian komunitas, aksi main hakim sendiri tidak dibenarkan. Menurut Devie upaya community policing tidak digunakan dalam konteks menghakimi seseorang tetapi lebih kepada memperkuat institusi yang ada, dalam hal ini kepolisian.

Ketika community policing dibiarkan, masyarakat akan mendapat bahan bakar kepercayaan diri untuk melakukan tindakan apapun yang pada faktanya kerap menimpa orang yang tidak bersalah sebagai korban.

"Ketika mereka melakukan proses hukum yang sebenarnya justru akan terhambat. Karena bisa jadi orang yang dicurigai menghilangkan barang bukti," katanya.

Baca juga: Korban Penghakiman Massa Trauma Berat

Devie mengatakan community policing tidak digunakan dalam konteks menghakimi melainkan memberi dukungan kepada kepolisian dalam menjalankan tugas untuk memetakan titik yang mungkin punya potensi kejahatan. Ketika community policing disalahgunakan maka yang terjadi adalah aksi main hakim sendiri.

Di Indonesia sendiri, tren main hakim sendiri mulai dilakukan pasca-orde baru. Orde baru dengan jargon stabilitasnya membangun atmosfer ketakutan.

Ketika era itu berakhir dengan kata demokrasi semua orang merasa punya hak melakukan hal apapun dengan dalih kebebasan. Sayangnya saat itu pendampingan aparat masih kurang sehingga kasus-kasus main hakim sendiri masih kreap terjadi hingga hari ini.

Padahal, kata Devi, salah satu cara meyakinkan keamanan itu ada adalah dengan kehadiran. Hanya saja dengan begitu luasnya Indonesia sementara jumlah aparat yang terbatas terkadang kepolisian sulit mencegah aksi main hakim sendiri yang umumnya terjadi di tempat umum.




(MEL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KEKERASAN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA METRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 23-11-2017