DOMPET KEMANUSIAAN LOMBOK, Dana Terkumpul RP 14.332.438.005 (21 AGUSTUS 2018)

Biro Hukum DKI Akui Penutupan Jatibaru Hanya Berdasarkan Ingub

Nur Azizah - 13 Maret 2018 14:59 wib
Kawasan Jalan JAtibaru, Tanah Abang. Foto: MI/Rommy
Kawasan Jalan JAtibaru, Tanah Abang. Foto: MI/Rommy

Jakarta: Penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang Jakarta Pusat hanya berdasarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penataan Tanah Abang. Padahal, penutupan jalan itu harus berdasarkan peraturan gubernur (Pergub).
 
Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah tidak menampik. Namun, Yayan enggan bicara lebih dalam.
 
Saat ditanya apakah Biro Hukum DKI sempat mengingatkan Anies untuk membuat pergub sebelum penataan Tanah Abang, Yayan hanya tersenyum.
 
"Itu mah tim kita. Kalau ada rapat kita omongin (bikin Pergub)," kata Yayan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Maret 2018.
 
Yayan menyampaikan, pihaknya masih mengkaji untuk membuat pergub penutupan Jalan Jatibaru yang bersifat sementara atau tidak. Ia menegaskan, pembuatan Pergub tak mudah dan cepat lantaran harus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan UMKM.
 
"Seperti kata Gubernur, Jalan Jatibaru kan ditutup sementara. Tapi apakah kondisi itu dibutuhkan payung hukum atau tidak dalam peraturan gubernur, nanti kita proses kaji," ungkapnya.

Baca: Penutupan Jalan Jatibaru Berlandaskan Instruksi Gubernur

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Biro Hukum DKI Jakarta Okie Wibowo mengatakan, penutupan Jalan Jatibaru hanya berdasarkan Ingub. Ingub itu merupakan satu-satunya payung hukum Pemprov DKI untuk menutup Jalan Jatibaru
 
Sebelumnya, penyidik memeriksa Wakil Kepala Dishub DKI Sigit Wijatmoko, Jumat, 9 Maret 2018. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Ferdinand Ginting juga dimintai keterangan.
 
Penutupan Jalan Jatibaru Raya membuat Anies dilaporkan Cyber Indonesia ke polisi. Anies dianggap melanggar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
 
Pasal 12 berbunyi, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.




(FZN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG TANAH ABANG
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA METRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 22-08-2018