DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 45.764.339.104 (19 OKT 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

50 Persen Napi Labuhan Ruku Terancam Tidak Mencoblos

Farida Noris - 09 Juni 2018 11:04 wib
ilustrasi Medcom.id
ilustrasi Medcom.id

Medan: Sekitar 50 persen calon pemilih berstatus narapidana atau warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara terancam tidak dapat menggunakan hak suaranya pada Pilgub Sumut 27 Juni 2018 mendatang.

Komisioner KPU Batubara, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Batubara, Taufik Abdi Hidayat mengatakan warga binaan Lapas Labuhan Ruku yang memenuhi syarat masuk daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 555 orang. Tapi hanya 253 yang sudah memiliki KTP Elektronik maupun surat keterangan.

"Kalau kami KPU kewenangannya hanya sampai pada mendata dan memverifikasi siapa yang memenuhi syarat ikut memilih. Karena perekaman data mereka itu ada pada pemerintah daerah," ujarnya, Sabtu, 9 Juni 2018.

Dia mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM serta Pemkab Batubara beberapa waktu terkait adanya perekaman data para penghuni lapas untuk memperoleh KTP elektronik maupun surat keterangan. 

"Namun hingga saat ini belum seluruh penghuni Lapas Labuhan Ruku yang sudah melakukan rekam data," papar Taufik.

Menurut Taufik, selain 555 penghuni lapas yang berstatus warga Batubara, beberapa penghuni lapas lainnya yang berstatus warga Sumatera Utara namun dari luar kabupaten Batubara juga banyak yang menghuni lapas tersebut. 

"Memang data kami terus berubah-ubah karena kebijakan dari pihak Kemenkumham dalam hal penempatan napi baru maupun pemindahan napi," urainya.

Namun begitu, lanjut Taufik, jajaran KPU Batubara nantinya akan memfasilitasi suara mereka dengan dasar kepemilikan fomulir A5 atau formulir pindah memilih.

"Kalau mereka tidak memiliki formulir tersebut dan juga menunjukkan KTP Elektronik maupun surat keterangan, maka mereka tidak dapat memberikan hak suaranya," sebutnya.

Sementara itu, Komisoner KPU Sumut Yulhasni berharap persoalan yang terjadi di Lapas Labuhan Ruku dapat segera diatasi oleh pemerintah dengan melakukan rekam data para penghuni lapas agar dapat mencoblos. 

"Koordinasi antara jajaran KPU dengan para stakeholder lain terkait ini sudah selesai. Nantinya petugas TPS di sana tetap akan memeriksa kelengkapan persyaratan para pemilih yang sudah ditentukan yakni syaratnya adalah pemilih dapat menunjukkan KTP elektronik maupun surat keterangan sebelum mencoblos," jelas Yulhasni.






(ALB)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PILKADA SERENTAK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA NEWS (PILKADA)
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sun , 21-10-2018