Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp Rp2.387.516.226 (18 JUNI 2018)

Bawaslu Awasi Open House Cakada

Media Indonesia - 11 Juni 2018 08:47 wib
Ilustrasi--MI/Mohammad Irfan
Ilustrasi--MI/Mohammad Irfan

Jakarta: Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menginstruksikan jajarannya untuk mengawasi acara open house para kepala daerah di momen Hari Raya Idul Fitri. Pasalnya cukup banyak calon petahana yang maju kembali dalam gelaran pilkada serentak tahun ini.

Namun, dia mengatakan tidak hanya terfokus pada para calon petahana. Pasalnya potensi pelanggaran kampanye berbentuk money politics dalam gelaran open house juga dapat terjadi dan dilakukan semua calon kepala daerah (cakada).

"Itu sudah menjadi bagian melekat teman-teman Bawaslu di daerah dalam melaksanakan pengawasan. Bukan kami mencurigai, tapi memang sudah kewajiban kami untuk mengawasi itu," ujar Abhan di sela diskusi bertajuk Afirmasi Keterwakilan Perempuan dalam Politik, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Minggu, 10 Juni 2018.

Baca: Bawaslu Imbau Cakada tak Kampanye saat Open House

Ia mengungkapkan Bawaslu daerah akan hadir dalam acara open house para kandidat peserta pilkada. Namun, dia tidak menjelaskan secara detail teknis pengawasan tersebut.

Pihaknya pun hingga saat ini terus melakukan imbauan kepada para tim sukses untuk tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Pasalnya momen open house memiliki potensi pelanggaran kampanye dalam bentuk money politics.

"Pada prinsipnya kita tidak akan melarang kegiatan ibadah, tapi kita mengimbau agar kegiatan itu jangan dinodai dengan kegiatan yang melanggar peraturan kampanye," tegasnya.

Di sisi lain, para peserta diskusi mengakui keterwakilan perempuan di lembaga penyelengara pemilu masih sangat minim. Hal itu menjadi sinyal kurang baik, khususnya dalam hal keterwakilan perempuan di ranah politik.

Kenyataan itu dikhawatirkan akan menjadi pembenaran bagi partai politik untuk tidak memenuhi syarat keterwakilan 30% perempuan, baik dalam kepengurusan partai maupun calong anggota legislatif (caleg).

"Bisa saja nanti parpol beranggapan bahwa untuk mewujudkan keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu saja sulit, bagaimana kemudian parpol bisa memenuhinya?" ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini dalam kesempatan yang sama. (*/P-2)


(YDH)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PILKADA SERENTAK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA NEWS (PILKADA)
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 19-06-2018