Bawaslu Survei Indeks Kerawanan Pilkada 2018

Media Indonesia - 28 Agustus 2017 07:09 wib
Ilustrasi--Metrotvnews.com
Ilustrasi--Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia mulai melakukan survei untuk mengetahui indeks kerawanan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Diketahui ada sejumlah daerah yang rawan melakukan kecurangan yang terstrukrur, sistematis, dan masif (TSM),

"Tetapi itu data 2015. Tentu harus ada perubahan dan pembaruan karena bisa saja terjadi modus baru pelanggaran," ujar Ratna seusai pelantikan dan bimbingan teknis anggota Panwas kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, Minggu 27 Agustus 2017.

Hanya, tambahnya, indeks kerawan tersebut baru akan diumumkan dalam waktu dekat ini. Untuk mengejar tahapan Pilkada 2018 yang kian dekat.

"Ini karena ada perubahan kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu sehingga sudah bisa memutuskan sebuah kasus," lanjutnya.

Baca: Wiranto Akui Ada Potensi Kerawanan Jelang Pencoblosan

Belajar dari periode pilkada dan pemilu sebelumnya, maka indeks kerawanan itu sering terjadi pada lima hal. Yaitu; pemutakhiran data pemilih, politik uang, penyelenggara pemilih, pemungutan suara, dan rekapitulasi suara.

"Makanya akan dipetakan kembali sebagai indeks kerawanan pilkada atau pemilihan umum 2018. Ini sangat penting bagi kami, dan banyak pihak, karena akan dijadikan acuan untuk dijadikan strategi pengawasan dan langkah-langkah pencegahan kecurangan," ucap Ratna.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) tahun 2018 akan digelar serentak di 171 daerah di Indonesia. Pilkada ini diikuti 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Meski pemetaan indeks kerawanan belum keluar, Ratna menyatakan sebetulnya semua tempat rawan terjadi pelanggaran. Khususnya politik uang.



Baca: Ini Tahapan Pilkada Serentak 2018

Dalam pelaksanaan pilkada dan pemilu selama ini, hampir semua peserta melakukan itu, hanya bentuk dan jumlahnya saja yang beda.

Hanya selama ini Bawaslu mengaku terkendala regulasi untuk menindaklanjuti temuan di lapangan itu. Ia mencontohkan politik uang yang harus dilaporkan minimal 60 hari sebelum hari pemungutan suara.

Padahal, di lapangan hal itu terjadi selama masa kampanye dan makin intens jelang hari pemilihan. "Ini sudah dikonsultasikan dengan DPR dan dalam waktu dekat bisa dikoreksi untuk lebih baik lagi dan menghasilkan pilkada dan pemilu yang benar-benar bersih," pungkas Ratna.


(YDH)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PILKADA SERENTAK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA NEWS (PILKADA)
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Fri , 22-09-2017