KPU kembali Buka Pendaftaran

- 14 Januari 2018 08:48 wib
Ilustrasi. Medcom/Mohammad Rizal
Ilustrasi. Medcom/Mohammad Rizal

Jakarta: Komisi  Pemilihan Umum (KPU) kembali membuka pendaftaran bagi pasangan bakal calon kepala daerah di 13 daerah, yang hingga penutupan pendaftaran pada 10 Januari lalu hanya memiliki pasangan bakal calon tunggal. Perpanjangan pendaftaran itu dibuka selama tiga hari mulai  hari ini, Minggu hingga Selasa, 14-16 Januari 2018. 

"Ya, akan dibuka lagi mulai tanggal 14 Januari sampai 16 Januari," kata komisioner Ilham Saputra di Jakarta.

Ia menjelaskan, selama tiga hari, yakni sejak 11 Januari hingga kemarin, KPU menyosialisasikan masa perpanjangan pendaftaran kepada pengurus partai politik tingkat daerah. Selama waktu sosialisasi itu diharapkan ada paslon baru yang muncul untuk mendaftar, baik melalui jalur independen maupun usungan parpol. 

"Saat ini sedang proses sosialisasi ke parpol dan masyarakat," ujar Ilham.

Sebanyak 13 daerah hanya memiliki satu paslon. Terbanyak terjadi di Provinsi Banten, yakni Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, serta Kota Tangerang. Selanjutnya, sepuluh daerah lainnya ialah Kota Prabumulih, Sumsel; Kabupaten Pasuruan, Jatim; Kabupaten Karanganyar, Jateng; Kabupaten Enrekang, Sulsel; Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulut; Kabupaten Tapin, Kalsel; Kabupaten Puncak, Papua; Kabuaten Mamasa, Sulbar; Kabupaten Jayawijaya, Papua; dan Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumut.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menyebut fenomena meningkatnya jumlah calon tunggal dalam Pilkada 2018 menjadi bukti semakin pragmatisnya partai politik. Dia menilai parpol hanya bermain aman dengan mengambil pilihan yang paling rasional. 

"Daripada kalah berkompetisi dan menghabiskan biaya, lebih baik berkompromi politik dengan bergabung dan koalisi di calon tunggal, tetapi memiliki benefit politik yang jelas," kata Titi.

Selain itu, menurut Titi, hadirnya calon tunggal menjadi bukti gagalnya parpol menjadi institusi yang berperan sebagai pencetak kader dalam rekrutmen politik. "Partai lebih mengedepankan pragmatisme dan kompromi politi," tegas Titi.

Namun demikan, Titi mengungkapkan pemilih tetap memiliki pilihan meski di daerah mereka hanya terdapat satu paslon. Pemilih yang tidak setuju dengan paslon tunggal dapat memilih kotak kosong. Dengan demikian, kebebasan pemilih untuk menggunakan hak pilih dalam pilkada tetap terjamin. 

"Calon tunggal tidak otomatis menang. Pemilihlah yang menentukan apakah mereka menghendaki calon tunggal atau tidak," tutur dia.

Hal yang harus dilakukan parpol untuk bisa mengeliminasi calon tunggal, sambung Titi, ialah internal parpol harus mencari dan menyiapkan kader atau tokoh yang hendak diusung dalam pilkada. Selain itu, ia merekomendasikan agar persyaratan adanya rekomendasi dari dewan pimpinan pusat parpol untuk bisa menjadi calon kepala daerah dihapuskan dari UU Pilkada. Hal itu menyebabkan pengurus parpol di daerah yang sebetulnya lebih mengetahui kondisi sosial dan politik lokal tidak memiliki kuasa untuk memutuskan calon yang diusung. 

"Sebagian besar fenomena calon tunggal terjadi karena pihak yang ingin diusung menggunakan jalur cepat dengan bertemu langsung pengurus pusat," terang Titi.

Mahar mahal

Iza Rumesten RS, dosen Universitas Sriwijaya Palembang, yang pernah meneliti tentang calon tunggal di pilkada, mengatakan dominasi satu atau beberapa partai di daerah, terutama daerah kecil, membuka peluang calon tunggal. Akibatnya, partai-partai lain kesulitan meng-ajukan calon. Faktor lain ialah mahalnya 'uang mahar atau uang perahu' yang ditetapkan oleh partai untuk memberi dukungan.

"Tingginya uang mahar mendorong calon berpikir dua kali untuk maju di pilkada. Mereka berpikir kalau kalah, uang yang dikeluarkan dalam proses pilkada akan sia-sia," ucap Iza. (Media Indonesia)


(SCI)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PILKADA SERENTAK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA NEWS (PILKADA)
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 22-01-2018