Bawaslu DKI Selidiki Dugaan Mobilisasi Massa

Whisnu Mardiansyah - 17 Februari 2017 19:56 wib
Ketua Bawaslu Mimah Susanti memberikan keterangan di kantor Bawaslu. Foto: MTVN/Whisnu Mardiansyah
Ketua Bawaslu Mimah Susanti memberikan keterangan di kantor Bawaslu. Foto: MTVN/Whisnu Mardiansyah

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta menduga adanya mobilisasi massa saat pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta, Rabu 15 Februari. Dugaan tersebut dari banyaknya pemilih daftar pemilih tambahan (DPTb) yang memilih menggunakan KTP elektronik dan surat keterangan.

"Potensi mobilisasi massa untuk pemilih DPTb di rusun, apartemen. Bawaslu akan melakukan penelusuran lebih lanjut," kata Ketua Bawaslu Mimah Susanti di kantornya, Jalan Danau Agung, Sunter, Jakarta Utara, Jumat 17 Februari 2017.

Mobilisasi massa salah satu celah terjadinya kecurangan. Disinyalir, para pemilih DPTb yang menggunakan KTP-el atau surat keterangan diarahkan memilih pasangan calon tertentu.

"Pukul 12.00-13.00, pemilih punya potensi dimobilisasi karena dia pakai kategori DPTb. Modalnya hanya KTP-el, karena tidak terdaftar dalam DPT. Kami telusuri itu," jelasnya.

Kasus di salah satu TPS di Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Ada 139 orang memilih menggunakan KTP-el atau surat keterangan. Padahal, surat pernyataan yang disediakan untuk pemilih DPTb hanya 20 di setiap TPS.

"Di Cengkareng Timur itu pakai DPTb difotokopi 139 orang. Itu yang namanya mobilisasi. Tapi kan menemukan seseorang yang mengarahkan ke paslon tertentu ini tidak mudah, tidak kelihatan," ucap Mimah.

Mobilisasi massa berpotensi politik uang. Jika terbukti, orang yang melakukan politik uang dikenakan sanksi Pasal 187A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.


(TRK)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PILGUB DKI 2017
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA NEWS (PILKADA)
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 30-05-2017