Belajar dari Rush Money

Mohammad Adam - 24 November 2016 16:11 wib
Sejumlah orang memanfaatkan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di kawasan bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. (ANTARA/Lucky R)
Sejumlah orang memanfaatkan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di kawasan bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. (ANTARA/Lucky R)

Metrotvnews.com, Jakarta: Seruan menarik uang tunai dari bank alias rush money menyeruak liar di media sosial. Hasutan itu diembuskan pihak tidak bertanggung jawab guna mengancam pemerintah dari sisi ekonomi.

Isu rush money muncul di tengah bergulirnya proses hukum dugaan penistaan agama yang tengah mendera Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama. Gerakan mengambil uang besar-besaran itu diisukan terjadi 25 November, besok.
 
Kasak-kusuk rush money tidak hanya merugikan negara. Jika dibiarkan, sikap ini bisa merugikan nasabah perbankan. Lalu, seperti apakah dampak rush money bagi negara?

 
Gerakan rush money sangat merugikan. Jika terjadi, perbankan akan mengalami krisis. Perbankan bisa kekeringan likuiditas dan membuat kepanikan publik. Akibatnya bisa bermacam-macam, termasuk kenaikan inflasi yang berujung pada melemahnya nilai tukar rupiah.
 
Kenaikan nilai inflasi bisa berdampak ke kenaikan suku bunga. Bank akan menaikan suku bunga yang pada akhirnya akan menggerus kredit di tengah melambatnya perekonomian. Pola itu diambil akibat daya beli yang terus melemah.
 
Di sisi lain, melemahnya nilai tukar rupiah juga bisa membuat mahal kebutuhan barang melalui impor. Hal ini makin membuat masyarakat tertekan. Impor sudah barang tentu berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
 
Pada akhirnya, penyebaran isu rush money merugikan Indonesia sebagai bangsa secara keseluruhan. Stabilitas ekonomi jadi terganggu. Hal ini diperparah dengan sentimen global yang terjadi pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).
 
Rush money pernah meluluh-lantakkan perekonomian Indonesia pada 1997. Namun yang perlu dicatat, yang terjadi saat itu berbeda jauh dengan hari ini. 
 
Pada 1997, Asia didera moneter parah. Gelombang krisis itu dimulai dengan anjloknya mata uang baht Thailand yang berimbas pada Indonesia. Pada Juli 1997, nilai dolar melompat dua kali lipat. Nilai tukar yang kala itu hanya Rp2.450 melonjak menjadi Rp4.650. Hingga 1998, dollar AS terus menguat hingga setara Rp17.000.
 
"Kepercayaan masyarakat semakin merosot, khususnya sejak pencabutan izin usaha 16 bank pada November 1997," tulis Burhanuddin Abdulah dalam 'Menanti Kemakmuran Negeri: Kumpulan Esai tentang Pembangunan Sosial Ekonomi Indonesia'.
 
Hilangnya kepercayaan terhadap bank dan krisis global menjadi latar belakang mimpi buruk itu. Itulah yang menjadi catatan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Menurut dia, penyebaran isu rush money sudah tak memiliki relevansi. Sebab, aspirasi masyarakat yang menuntut dugaan penistaan agama oleh Ahok sudah didengar. Lagi pula, kata Sri, kondisi perbankan saat ini lebih solid. Tidak seperti tahun 1997-1998.
 
"Saya berharap mereka yang melakukan penghasutan seperti itu ditindak secara tegas karena melakukan suatu ancaman terhadap kepentingan masyarakat," kata Sri di Jakarta, Selasa (22/11/2016).
 
Pidana
 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai hasutan melakukan rush money bisa mengarah ke perilaku pidana. "Kalau ada pihak-pihak yang menyebarkan isu tersebut dengan tujuan untuk meruntuhkan sistem perbankan bisa berurusan dengan pihak berwajib," kata Kepala Kantor OJK Sumatera Barat Indra Yuheri di Padang, Selasa (22/11/2016).
 
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse dan Kriminal Polri Brigadir Jenderal Polisi Agung Setya, mengatakan, ajakan rush money merupakan tindakan provokatif yang dapat menimbulkan kekacauan. Ia berjanji akan menindak pelaku. "Logika itu sulit ditemui karena orang menarik dana di bank ketika ada masalah di bank. Ini tidak ada masalah di bank," kata Agung, di Jakarta, Selasa (22/11/2016).
 
Masyarakat luas akan rugi lantaran perbankan mengelola sebagian besar aliran uang dan menjalankan sistem pembayaran di masyarakat. Jika terganggu, masyarakat terimbas berupa sulitnya mengajukan kredit dan menarik simpanan.
 
Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan pihak kepolisian sudah mendeteksi pelaku penyebaran isu rush money. Tidak lama lagi, pelaku akan ditangkap dan diproses secara hukum. "Sudah, posisinya juga sudah," kata Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (23/11/2016).
 
Boy mengungkap, penebar isu merugikan itu berasal dari satu orang melalui grup percakapan hingga viral di media sosial. Boy tak merinci lokasi pelaku agar tidak kabur sebelum ditangkap. "Ada di luar kota. Di luar Pulau Jawa," kata dia.
 
Penangkapan akan segera dilakukan setelah proses penyelidikan tuntas. Saat ini, proses pemeriksaan masih di tangan digital forensik Mabes Polri guna mengumpulkan bahan-bahan dan identitas pelaku. Setelah rampung, segera dilakukan penangkapan.
 


Rapuh

Direktur Kajian Ekonomi dan Bisnis Pusat Studi Sosial dan Politik (Puspol) Indonesia, Kusfiardi, mencermati Indonesia memang menghadapi persoalan rapuhnya sistem perbankan nasional. Peristiwa penutupan 16 bank pada awal November 1997 sesuai anjuran Dana Moneter Internasional (IMF) menjadi fakta yang krusial. Penutupan bank itu menunjukkan betapa bobroknya kondisi perbankan nasional. Disamping menunjukkan pula fakta bahwa pihak eksternal begitu mudah untuk mengintervensi kebijakan perbankan nasional.

Intervensi pihak eksternal melalui Letter of Intent (LoI) IMF bahkan mendikte kebijakan restrukturisasi sektor perbankan. Kebijakan restrukturisasi itu mencakup penutupan bank, rekapitalisasi dan restrukturisasi bank-bank lain. Keputusan penutupan bank telah memicu ketidakpercayaan yang diikuti dengan aksi penarikan dana dari bank-bank nasional. Aksi rush di perbankan nasional pada sisi yang lain diikuti dengan pemindahan dana masyarakat ke bank asing.

"Secara akumulatif, kondisi ini menimbulkan masalah likuiditas yang serius," kata Kusfiardi kepada metrotvnews.com, Kamis (24/11/2016)

Belakangan, ia melanjutkan, diketahui bahwa para konglomerat pemilik bank telah menguras dana nasabah untuk kepentingan bisnisnya, melalui penyaluran kredit kepada kelompok bisnis di grup usaha mereka. Kredit tersebut sebagian besar macet dan menimbulkan rentetan masalah.

"Biaya atas moral hazard dalam sistem perbankan nasional itu masih harus kita tanggung sampai saat ini. Setiap tahun APBN harus mengalokasikan sekitar Rp50-Rp70 triliun untuk pembayaran bunga obligasi rekap," kata Kusfiardi.
 
Dalam kurun waktu satu dasawarsa, tepatnya 21 November 2008, prahara perbankan nasional kembali terjadi. Pihak otoritas kebijakan kembali menghadapi masalah serius pada perbankan nasional, yaitu Bank Century. Kali ini lewat keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyimpulkan Bank Century berpotensi sistemik dan diserahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Biaya penyelamatan Bank Century oleh LPS mencapai angka setidaknya berjumlah Rp6,7 triliun.

Menurut Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia saat itu, keputusan untuk menyelamatkan Bank Century adalah lantaran situasi krisis ekonomi global yang dipicu anjloknya sektor properti di pasar modal Amerika Serikat (subprime mortgage).

Saat itu, menurut Boediono, banyak sekali isu yang beredar mengenai bank mana yang mengalami masalah likuiditas. Kemudian ada kondisi di mana tidak ada blanket guarantees. Boediono juga menerangkan bahwa selama Oktober-November 2008 rata-rata aliran modal keluar mencapai US$3 miliar, yang terjadi antara lain karena Indonesia tidak menerapkan blanket guarantees, berbeda dengan Singapura dan Malaysia.

Apabila menutup bank pada situasi saat itu, menurut Boediono, risikonya luar biasa. Kondisinya bisa seperti pengalaman penutupan bank November 1997. "Kondisi ini menunjukkan pihak yang berwenang, dalam hal ini otoritas kebijakan perbankan, tidak cukup mengambil pelajaran dari peristiwa krisis perbankan nasional yang sudah pernah terjadi sebelumnya," kata Kusfiardi.
 
Kini, setelah delapan tahun berlalu, situasi perbankan nasional kembali terancam oleh ajakan menarik dana simpanannya. Menurut Kusfiardi, semula muncul anjuran yang berhembus melalui akun media sosial agar seluruh umat Islam yang memiliki tabungan di bank menarik dana mereka secara serempak pada 25 November nanti. Motifnya adalah sebagai bentuk desakan agar pemerintah konsisten dalam penegakan hukum terhadap Ahok sebagai tersangka dalam perkara dugaan penistaan agama.

.Anjuran melalui akun sosial media itu disertai dengan ilustrasi yang mengumpamakan jika saja ada 5 juta warga Muslim di seluruh Indonesia, masing-masing menarik dananya sebesar Rp2 juta saja, maka akan terjadi rush money. Dampaknya jelas merugikan perekonomian Indonesia dan juga memukul telak pemerintahan. Karena akan ada penarikan secara tunai sebesar Rp10 ribu trilyun.

Menurut penjelasan dalam akun sosial media itu, ia melanjutkan, ini bisa berdampak serius karena jumlah dana yang disimpan oleh bank dari nasabah hanya berkisar 5%-10%. Penjelasan ini membuka mata banyak orang bahwa dari seluruh dana yang mereka simpan, hanya 10% yang tetap tersedia dan bisa ditarik oleh mereka saat diperlukan.

"Lagi-lagi ini membuka sisi lemah sistem perbankan nasional kita. Semestinya ini bisa menjadi masukan berharga bagi pihak otoritas kebijakan perbankan. Sekaligus mengonfirmasi ada hal krusial yang membutuhkan pembenahan secara menyeluruh," kata Kusfiardi.

Sebagai institusi keuangan, ia menambahkan, perbankan merupakan institusi yang masuk dalam kategori penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam posisi itu, kebijakan liberalisasi perbankan selayaknya untuk dikoreksi.

"Kebijakan liberalisasi perbankan bukan hanya membuka peluang praktik moral hazard yang merugikan nasabah. Lebih jauh lagi perbankan nasional sudah bergeser jauh dari perannya sebagai intermediasi untuk memajukan perekonomian nasional. Kemudian ditambah lagi dengan gampangnya perbankan nasional diguncang oleh berbagai isu maupun pengaruh eksternal," paparnya.

Kusfiardi menekankan, apabila kondisi ini hanya dijadikan bahan retorika politik untuk menutupi kelemahan mendasar di sistem perbankan nasional kita, maka pada waktunya keruntuhan perbankan nasional akan membawa serta kehancuran perekonomian nasional.

 
Dradjad Wibowo (MI/Agung W)

Likuiditas

Lektor Kepala (Associate Professor) Perbanas Institute, Dradjad Wibowo, mencermati ajakan rush money yang berkembang di media sosial sebagai isu yang tidak sehat. Sebab, rush money bisa memicu krisis moneter.

Ibarat pepatah tak perlu membakar rumah untuk menangkap seekor tikus, ia mengimbau masyarakat tak perlu gegabah melakukan aksi yang dapat merugikan perekonomian negara lantaran ambisi menghukum seorang Ahok. Ia meminta publik tak menggubris ajakan menarik uang di bank.

"Isu rush sebaiknya diabaikan. Nasabah atau pemilik uang tentu memiliki perhitungannya sendiri menyangkut country risk," ujar Dradjad kepada metrotvnews.com.

Menurut dia, kalaupun ada peningkatan penarikan uang nasabah bank dalam kurun waktu dekat, itu memang wajar. Ada tiga pemicunya. Pertama, banyak utang produk jasa dan barang dari luar negeri yang jatuh tempo pada bulan Desember. Kedua, masyarakat menggunakan tabungannya untuk berekreasi dengan memanfaatkan cuti maupun momentum liburan panjang akhir tahun. Ketiga, penarikan uang menjelang akhir tahun juga biasanya berkaitan dengan rencana investasi untuk tahun depan.

Meski begitu, ia menyarankan manajemen perbankan untuk berhati-hati dalam suasana seperti ini. "Sebaiknya bank-bank di Indonesia menjaga likuiditasnya. Itu yang paling penting sekarang, jika ada nasabah ingin menarik atau menggunakan uangnya, jangan sampai tertahan atau terjadi penundaan. Sebab, kalau terjadi seperti itu, dampaknya bisa lebih mengerikan daripada rush money," kata Dradjad.

Namun, ia menambahkan, isu politik dalam ajakan melakukan rush money terkait kasus Ahok memang harus segera diredam. Jika tidak, ia bisa menjadi bola salju yang dapat membahayakan stabilitas perekonomian negara.

Dradjad yang kini juga menjabat Anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun berharap tokoh-tokoh politik menunjukkan sikap kenegarawanan yang baik agar masing-masing mampu mengatasi polemik seputar kasus Ahok ini. Ia menekankan, sudah saatnya para elite politik saling mempererat kerukukan, membangun komunikasi, dan bersama-sama mencari solusi demi kesejahteraan Indonesia secara keseluruhan.


(ADM)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG RUSH MONEY
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA NEWS
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 13-12-2017