Masyarakat Rindu Kebersamaan

Golda Eksa - 20 Mei 2017 07:43 wib
Mahasiswa dan pelajar melakukan aksi teatrikal di komplek Tugu Pahlawan Surabaya, Jawa Timur, Rabu malam 18 Mei 2016. Foto: Antara/Didik Suhartono
Mahasiswa dan pelajar melakukan aksi teatrikal di komplek Tugu Pahlawan Surabaya, Jawa Timur, Rabu malam 18 Mei 2016. Foto: Antara/Didik Suhartono

Metrotvnews.com, Jakarta: Hari ini rakyat Indonesia akan memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-109. Namun, kondisi berbangsa dan bernegara berada di lampu kuning.

Polarisasi masyarakat pascapilkada DKI dinilai sudah melampaui persoalan perhelatan pesta demokrasi serta berpotensi melonggarkan kebersamaan sebagai satu bangsa. Tercatat, 72,5% publik merasa tak nyaman dengan berlanjutnya polarisasi pro dan kontra tersebut.

"Jika sampai hari ini kita masih pro dan kontra, sebaiknya segera diselesaikan. Masyarakat sudah muak dengan polarisasi. Kita harus bersama-sama mengembalikan Indonesia dengan keberagaman dan kesatuannya," ujar Ardian Sopa, peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, di Jakarta, kemarin.

Selain itu, 75% masyarakat di Tanah Air menghendaki pemerintah beserta penentu kecenderungan masyarakat untuk menegaskan kembali komitmen menjadikan Pancasila sebagai perekat. Maklum, dinamika pilkada DKI terbukti menjadi perhatian banyak kalangan dari Sabang hingga Merauke.

"Namun, demokrasi Pancasila yang dimaksud itu bukanlah pola kenegaraan era Orde Baru dan bukan pula sistem sebelum amendemen UUD 1945," jelasnya.

LSI Denny JA memaparkan hasil survei nasional bertajuk Mempertegas dan Memperbarui Demokrasi Pancasila. Survei tersebut dibuat khusus untuk membaca situasi nasional pascapilkada DKI.

Survei melibatkan 1.200 responden yang dipilih dengan metode multistage random sampling, termasuk wawancara tatap muka yang dilakukan secara serentak di 34 provinsi pada 5-10 Mei 2017.

Berdasarkan hasil survei itu, sambung Ardian, meski mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, ternyata sebesar 74% publik masih menginginkan sistem demokrasi Pancasila.

Krisis kenegarawanan

Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari mengatakan penyebab perpecahan masyarakat saat ini ialah ketidakhadiran pemimpin yang memiliki jiwa kenegarawanan.

"Kondisi ini sudah terlihat dari 2014 dan harus disudahi. Tentu saja masyarakat bosan dengan kondisi gaduh tersebut. Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat harus bersama-sama menyelesaikannya (perpecahan)," ungkap Feri saat dihubungi, tadi malam.

Menurut dia, sikap berpolitik yang baik harus dibangun mulai sekarang. Pemerintah juga harus membuat aturan tegas terhadap media sosial yang melanggengkan berbagai informasi yang bisa memantik perpecahan.

"Harus ada undang-undang yang mengatur itu semua," terang dosen hukum tata negara Unand itu.

Ia mengatakan, jika polarisasi sosial tidak segera diakhiri, kondisinya akan semakin parah pada Pilkada 2018 dan puncaknya pada Pemilu 2019.

Dalam pandangan budayawan Mohamad Sobary, aktor politik justru merusak tujuan demokrasi.

Ia melihat saat ini aktor politik yang terjun dalam pilkada tidak bisa mengerem ambisi sehingga memanfaatkan berbagai cara untuk meraih kekuasaan.

"Sekarang Indonesia butuh revolusi lebih besar ketimbang zaman Bung Karno dulu," tuturnya.




(UWA)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG HARKITNAS
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Fri , 28-07-2017