Langkah Pemerintah Wujudkan Kota Cerdas

Lis Pratiwi - 13 September 2017 20:29 wib
Foto: Dok/Biro komunikasi publik Kementerian PUPR.
Foto: Dok/Biro komunikasi publik Kementerian PUPR.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong terwujudnya 100 Kota Cerdas di tahun 2030. Langkah ini sebagai respons tingginya laju urbanisasi di Indonesia.

Laju urbanisasi itu menuntut tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan adapatif. Terutama dalam membangun kota sebagai tempat hunian yang nyaman, aman, layak huni, dan berkelanjutan bagi penduduknya.
 
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sri Hartoyo mengatakan, perumahan layak huni harus memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan serta akses masyarakat yang mudah akan pelayanan infrasruktur dasar, seperti air minum, sanitasi dan konektivitas.

Pembangunan hunian juga harus sesuai rencana tata ruang, sehingga pengembangan perumahan dan perkotaan menjadi terarah. “Mewujudkan hunian layak huni dengan cara meningkatkan pelayanan infrastrukur dasar permukiman dan perkotaan, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk perkotaan akibat urbanisasi,” kata Sri dalam siaran pers di Jakarta, Selasa 12 September 2017.


Foto: Dok/Biro komunikasi publik Kementerian PUPR.

Menurutnya, pemerintah telah memulai perencanaan konsep pengembangan kota cerdas (smart city) dalam Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perkotaan Nasional 2015-2045 yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Salah satu unsurnya yakni kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dengan enam indikator, yaitu smart economy, smart people, smart governance, smart mobility, smart environment dan smart living.
 
Sri menambahkan, pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan dapat diatasi dengan infrastruktur yang  dikelola oleh lembaga-lembaga formal seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, PDAM, PLN, dan Perusahaan Gas Negara.
 
Untuk program berbasis masyarakat, Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai beberapa program, yaitu kota tanpa kumuh (Kotaku), sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas), penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas), dan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW).

“Karena ada juga daerah perkotaan yang tidak bisa dijangkau oleh infrastruktur yang dikelola oleh lembaga formal tadi dan ini kita coba dengan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, misalnya dengan program Kotaku," kata dia.


(MBM)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG SMART CITY
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Fri , 22-09-2017