Publik Nilai Kepemimpinan Jokowi Demokratis

Dheri Agriesta - 12 September 2017 14:54 wib
Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte (kanan) didampingi peneliti CSIS Arya Fernandes menyampaikan rilis survei CSIS di Jakarta, Selasa (12/9) - MI/Susanto
Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte (kanan) didampingi peneliti CSIS Arya Fernandes menyampaikan rilis survei CSIS di Jakarta, Selasa (12/9) - MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Cap diktator kerap ditempelkan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tudingan ini muncul karena beberapa kebijakan yang dinilai tak demokratis, salah satunya peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan (ormas).

Tak lama usai mengeluarkan Perppu tentang ormas, pemerintah memutuskan membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI dinilai tak sejalan dengan ideologi Pancasila. Penilaian ini berdasarkan ideologi dan aktivitas HTI, baik di pusat maupun daerah.

Namun, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyatakan, masyarakat menilai Presiden Jokowi pemimpin yang demokratis. Kesimpulan ini muncul berdasarkan survei yang baru dilakukan. 

Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Arya Fernandes mengatakan, CSIS memberikan pilihan nilai 1 hingga 5. Nilai 1 menunjukkan kepemimpinan otorite, sedangkan nilai 5 menunjukkan kepemimpinan demokratis.

"Secara rata-rata nilai kepemimpinan Jokowi ada di angka 4,58. Jadi publik melihat kepemimpinan Jokowi demokratis," kata Arya di Kantor CSIS, Jalan Tanah Abang 3, Jakarta Pusat, Selasa 12 September 2017.

CSIS juga menanyakan pandangan publik terhadap Perppu tentang Ormas. Dari total responden, hanya 29,3 persen publik yang mengetahui soal perppu itu. Sekitar 66 persen dari mereka yang tahu itu mendukung langkah pemerintah.

"Meskipun ada sekitar hampir 30 persen yang tidak mendukung," tambah dia.

Selain itu, CSIS juga menanyakan pengetahuan masyarakat tentang pembubaran HTI. Sebanyak 42,7 persen responden mengaku tahu tentang pembubaran tersebut. Angka masyarakat yang setuju pun cukup tinggi.

"Sangat setuju dan cukup setuju sekitar 49,8 persen, hampir separuh yang setuju," jelas Arya.

Direktur Eksekutif CSIS Philips J. Vermonte menambahkan, survei memperlihatkan dukungan masyarakat terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Philips melihat, dukungan ini sebagai modal sosial bagi pemerintah untuk tak ragu menghadapi kelompok yang secara terang-terangan mengusik ideologi negara.

"(Dukungan) itu tak cuma buat pemerintahan Jokowi, tapi siapapun yang memegang kekuasan, ada dukugan besar dari masyarakat untuk menjaga konstitusi dan dasar negara," jelas Philips.

Survei dilakukan pada 23 hingga 30 Agustus 2017 dengan menggunakan teknik sampel dengan responden 1000 orang yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi. Populasi yang menjadi responden merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih atau telah berusia 17 tahun saat survei dilakukan. Margin of error survei ini sekitar lebih kurang 3,1 persen.




(REN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG JOKOWI-JK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 20-09-2017