Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp 5.963.078.120 (13 AGUSTUS 2018)

TKI, Nestapa Menjaga Harapan

Sjaichul Anwar - 13 Februari 2018 06:55 wib
Foto Antara
Foto Antara

Jakarta: Sudah menjadi rahasia umum, menjadi tenaga kerja migran adalah pekerjaan ngeri-ngeri sedap. Bisa untung, bisa juga buntung. Kalau nasib baik, warga yang mencari peruntungan di negeri orang pulang dengan kesuksesan: punya tabungan cukup dan bisa memperbaiki taraf hidup keluarga.

Celakanya, tak sedikit dari mereka bernasib buntung. Paling tragis pulang tinggal nama, seperti yang menimpa Adelina, 21. Perempuan asal Nusa Tenggara Timur, itu dikabarkan meninggal setelah disiksa majikannya di Malaysia. 

Nasib kurang enak baru-baru ini dialami pula oleh 37 warga Purworejo, Jawa Tengah, di negeri jiran. Mereka ditahan Imigrasi Malaka, dengan alasan yang sampai sekarang belum jelas.

Eladalah, cerita tak enak ini justru yang acap tersiar. Bahkan bisa jadi terus berulang karena memang sampai dua tahun lalu, menurut catatan Bank Dunia, lebih separuh dari 9 juta TKI bekerja dengan modal nekat. Bagi mereka tak soal hanya jadi pembantu rumah tangga atau buruh kasar.

Pertimbangan asal punya pekerjaan itu pula mungkin yang membuat mereka mengabaikan faktor keselamatan. Pada akhirnya kita sering mendengar kasus, misalnya, pelecehan seksual atau kekerasan fisik, menimpa TKI di sektor nonformal.

Baca: TKI di Malaysia Meninggal Diduga Disiksa Majikan

Ini ironi. Padahal, perasan keringat mereka, termasuk yang bekerja di sektor formal bersumbangsih besar. Dua tahun kemarin TKI menyumbang Rp118 triliun untuk negara. Sedangkan tahun kemarin, menurut catatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), mereka menyumbang Rp148 triliun. Sebab itu mereka acap disebut pahlawan devisa.

Menilik potensi itu sudah sewajarnya pemerintah mengurus benar nasib TKI. Kalau bisa jangan sampai ada lagi cerita suram menimpa pekerja migran. Tugas berat itu tentu tak bisa dipanggul BNP2TKI sendiri. Pemerintah harus hadir dan mengawasi prosesnya dari hulu hingga hilir.

Baca: Malaysia Sampaikan Belasungkawa Tewasnya TKI di Penang

Di hulu, pemerintah mesti memastikan semua TKI tercatat. Pemerintah harus mengawasi betul kinerja semua Perusahaan Jasa TKI (PJTKI). Ini penting karena mereka tak cuma mencari dan merekrut, tapi juga membekali sampai calon TKI siap diberangkatkan ke luar negeri. PJTKI tak becus, apalagi abal-abal harus ditindak tegas.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) serta Kementerian Sosial (Kemensos) juga tak bisa santai. Terobosan Kemenakertrans lewat program Desa Migran Produktif untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan serta memberi perlindungan bagi TKI wajib sampai ke semua desa kantong TKI.

Kemensos juga tak boleh alpa barang sekejap untuk terus menghidupkan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Prisip dasarnya, senikmat apa pun di negeri orang, lebih nyaman mencari rezeki di negeri sendiri.

Di hilir, Kementerian Luar Negeri sewajarnya membangun database akurat terkait WNI di luar negeri, terutama pekerja. Perlindungan TKI menjadi prioritas. Mereka juga tak boleh lelah mensosialisasikan cara bermigrasi yang aman di daerah pemasok TKI.




(JMS)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG TKI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 15-08-2018