Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp Rp2.659.184.273 (20 JULI 2018)

KPAI Usulkan Surat Miskin Dihapus

Media Indonesia - 12 Juli 2018 08:20 wib
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti. Foto: MTVN/Damar Iradat
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti. Foto: MTVN/Damar Iradat

Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengusulkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) tidak lagi digunakan sebagai syarat siswa yang berasal dari keluarga miskin.

Sikap KPAI itu menanggapi maraknya pemalsuan SKTM yang digunakan calon siswa dari keluarga mampu untuk untuk keperluan mendaftar penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018.

"Lebih baik memakai bukti yang sudah ada selama ini. Ada KIP (kartu Indonesia pintar) dan KIS (kartu Indonesia sehat). Anak penerima KIS pasti tidak mampu. Bisa juga dilihat tagihan listriknya, lalu verifikasi lapangan," kata komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listyarti di Kantor KPAI, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018.

Temuan SKTM palsu paling banyak terjadi di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil verifikasi, ada 78.065 SKTM yang dianggap abal-abal dan dibatalkan penerimaannya.

Baca: Penyalahgunaan SKTM Terancam tak Bisa Masuk Sekolah Negeri

KPAI mengapresiasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memerintahkan pihak sekolah untuk melakukan verifikasi faktual terhadap siswa yang mendaftar di jalur SKTM.

Ketentuan mengenai SKTM dalam Permendikbud No 14/2018 tentang PPDB, yakni sekolah wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan berdomisili di wilayah tersebut. Jumlahnya paling sedikit 20 persen dari jumlah seluruh peserta didik yang dibuktikan dengan SKTM.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Purwanto, mengatakan pihaknya menyeleksi ketat PPDB. "Para pengguna KIP, KIS, dan JKS harus diprioritaskan," ungkapnya.

Masih terkait PPDB, Ketua DPRD Kota Cimahi, Achmad Gunawan, sedikitnya mengeluarkan 300 'surat sakti'. "Enggak ada pemaksaan, coba lihat semua rekom secara normatif," elaknya. (Ind/RZ/DG/X-4)


(YDH)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PPDB 2018
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sat , 21-07-2018