Menko Puan Tegaskan Pentingnya Memberi Perlindungan bagi Anak

K. Yudha Wirakusuma - 23 September 2017 08:42 wib
Menko PMK Puan Maharani dalam Pertemuan Tingkat Tinggi di Sidang Majelis Umum PBB ke-72, Kamis, 21 September 2017. Foto: Istimewa
Menko PMK Puan Maharani dalam Pertemuan Tingkat Tinggi di Sidang Majelis Umum PBB ke-72, Kamis, 21 September 2017. Foto: Istimewa

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya memberikan perlindungan bagi anak-anak. Saat ini sekitar 34 persen atau 87 juta penduduk Indonesia adalah anak-anak.

Bahkan pada 2045, anak-anak Indonesia akan menjadi mayoritas angkatan kerja produktif di Indonesia. "Dalam rangka memberikan perlindungan terbaik tersebut, Indonesia dengan senang hati mengambil peran sebagai Pathfinder dalam upaya global untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi."

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dalam Pertemuan Tingkat Tinggi di Sidang Majelis Umum PBB ke-72, Kamis, 21 September 2017 waktu setempat. Tema pertemuan, Peluncuran Peta Jalan Untuk Masyarakat Damai, Adil, dan Inklusif.

Melalui forum ini, Indonesia menyampaikan pandangannya terkait usaha dan capaian yang sudah diraih di bidang perlindungan anak. Puan menjelaskan dua kemajuan yang telah dicapai Pemerintah Indonesia di bidang perlindungan anak.

Kemajuan pertama yang telah dicapai Indonesia adalah peluncuran Strategi Nasional untuk Menghapuskan Kekerasan terhadap Anak di tahun 2016. Fokus dari Strategi Nasional tersebut antara lain mengubah norma sosial dan praktik budaya yang menerima, membenarkan, atau mengabaikan kekerasan.

Kemudian, memberikan perawatan anak yang menjamin keamanan dan kasih sayang dengan pengasuh; dan meningkatkan kualitas data pendukung dan bukti kekerasan terhadap anak.

Baca: Puan Maharani Apresiasi Program Nusantara Sehat

Sementara itu, kemajuan kedua yaitu dalam bidang perlindungan anak adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk tumbuh.

“Capaian ini termasuk melalui pendirian sekolah ramah anak, taman dan kawasan bermain; penunjuk jalur yang aman ke sekolah; dan menyediakan akses ramah anak terhadap informasi dan teknologi," jelas Puan.

Pemerintah pusat juga melakukan kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat sipil.  Seperti Forum Anak-Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga, dan Ruang Kreatif Anak-anak yang didirikan di 34 Propinsi di Indonesia. Hal ini diharapkan akan mendorong partisipasi anak dalam kegiatan sosial dan perencanaan pembangunan.

Puan turut menyampaikan bahwa usaha dalam melindungi anak-anak dari kekerasan perlu melibatkan unit masyarakat yang sangat mendasar, yaitu keluarga. Oleh karena itu, menurut Indonesia, pemerintah-pemerintah di dunia perlu menerapkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi kebaikan bagi keluarga.

“Terutama untuk meningkatkan akses kesehatan yang berkualitas kepada ibu dan anak, pendidikan mendasar bagi anak, dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga," ujar Puan.

Baca: Menko Puan: Jangan Main-main Mengurus Orang Miskin

Puan mengajak seluruh pihak untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak anak. Serta mengakhiri kekerasan terhadap anak. Hal itu untuk mewujudkan dan mencapai Agenda SDG 2030. Khususnya agenda ke 16 yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

“Usaha kita akan menghasilkan dampak yang besar apabila kita melakukannya melalui kemitraan dan kerjasama dengan seluruh pemangku kebijakan” ujar Puan.

Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk terus terlibat secara konstruktif dalam usaha melindungi dan mempromosikan hak-hak anak. "Indonesia berkomitmen dan mengajak semua pihak untuk bekerja sama menciptakan dunia yang lebih damai, adil, dan sejahtera bagi semua orang."




(UWA)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 14-12-2017