DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 45.764.339.104 (19 OKT 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Menteri LHK Segera Bentuk Tim Investigasi Pembangunan Sarana Wisata di Taman Nasional Komodo

Nur Azizah - 11 Agustus 2018 09:21 wib
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. MI/M Irfan.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. MI/M Irfan.

Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya segera membentuk tim investigasi untuk mengurai polemik pembangunan sarana wisata di Taman Nasional Komodo (TNK), Kabupaten Manggarai Barat. Ia menyampaikan hal itu saat audiensi dengan perwakilan warga Manggarai di kantornya, Jumat, 10 Agustus 2018.

“Kita membentuk tim dalam waktu dekat,” kata Menteri Siti yang didamping Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono dan Dirjen Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno.

Tim gabungan akan terdiri dari Kementerian LHK dan perwakilan dari masyarakat sipil. Tim itu akan menyelidiki izin dua perusahan yang mendapat konsensi di wilayah TNK, yaitu PT Segara Komodo Lestari (SKL) dan PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE).

Tim itu juga mengevaluasi kinerja Balai Taman Nasional Komodo (BTNK). Siti menyatakan, pemerintah ingin memastikan agar kesejahteraan warga lokal yang menjadi tujuan dari keberadaan Taman Nasional Komodo bisa tercapai.

“Pendekatan konservasi memang seharusnya bisa mensejahterakan masyarakat setempat. Oleh karena itu, kita akan evaluasi semuanya, termasuk kinerja tim kami sendiri,” kata politikus NasDem itu.

Dalam audiensi ini, perwakilan masyarakat menyatakan kekecewaan dan kecaman kepada Kementerian LHK karena memberikan izin pada PT SKL dan PT KWE. Kedua izin tersebut terbit pada 2015.

PT SKL mendapat izin untuk lahan seluas 22,1 hektare di Pulau Rinca. Sedangkan PT KWE mendapat izin untuk lahan seluas 426,07 hektare di Pulau Padar dan Pulau Komodo.

Saat ini, PT SKL telah menghentikan aktivitasnya di Pulau Padar setelah warga Manggarai Barat menggelar aksi pada 6 Agustus lalu. Perwakilan Formapp Mabar Rafael Todowela mengatakan, dengan memberikan izin investasi, Kementerian KLHK mendukung proses kepunahan Komodo.

“Kami datang ke sini, hanya untuk meminta Kementerian LHK untuk mencabut izin itu. Tidak ada tawar-tawar lagi,” katanya.

Rafel Todowela memastikan jika Kementerian LHK tidak menindaklanjuti komitmennnya, maka para pelaku wisata dan aktivis di Labuan Bajo akan menutup Bandara Komodo. Dalam audiensi ini, hadir juga pemerhati lingkungan hidup Pastor Peter C Aman OFM, Pemimpin Redaksi Metro TV Don Bosco Selamun, Wakil Direktur Pemberitaan Media Indonesia Gaudensius Suhardi, Ketua Tim Pengkaji UU DPR RI, Inosentius Samsul, mantan duta besar  Berty Fernandez dan beberapa aktivis lain.

Gregorius Afioma, Direktur Sunspirit for Justince and Peace menyatakan, dirinya tidak datang untuk negosiasi. Dirinya menuntut kementerian mencabut izin. Menurutnya, investasi itu makin memperparah ketidakadilan di wilayah TNK.

“Warga setempat telah sekian lama mengalami pembatasan-pembatasan sejak penetapan taman nasional. Sistem zonasi, di mana masyarakat dilarang untuk beraktivitas secara bebas, sudah lama mengorbankan hak masyarakat. Mengapa pemerintah melarang masyarakat, tetapi memberi ruang yang luas bagi investor,” kata Gregorius.

Pastor Peter mengatakan, kebijakan pembangunan di Pulau Rinca dan Padar menunjukkan pemerintah tidak konsisten. Tindakan Pemerintah dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

“Sangatlah tidak logis, bahwa di satu sisi, yang mau diupayakan adalah konservasi, tetapi mau merusak wilayah konservasi itu,” pungkas Peter.


(DRI)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG TAMAN NASIONAL
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sat , 20-10-2018