Pemerintah Aktifkan Kembali Gerakan Penghijauan Hutan

Dheri Agriesta - 21 Maret 2017 06:58 wib
Kabupaten Bandung memiliki berbagai destinasi wisata pemandangan alam yang indah. Salah satunya Tebing Keraton yang terletak di Taman Hutan Raya (Tahura) Ir H Djuanda, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung Barat - ANT/Hermanus Prihatna
Kabupaten Bandung memiliki berbagai destinasi wisata pemandangan alam yang indah. Salah satunya Tebing Keraton yang terletak di Taman Hutan Raya (Tahura) Ir H Djuanda, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung Barat - ANT/Hermanus Prihatna

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah pernah memiliki gerakan nasional reboisasi hutan dan lahan pada masa lalu. Gerakan ini akan diaktifkan kembali untuk memulihkan daerah aliran sungai yang gundul.

"Pertama di Jawa Barat, kita mulai Juni karena ada persiapannya," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin 20 Maret 2017.

Kalla mengatakan, pemerintah telah mulai memperbaiki hutan yang gundul di beberapa daerah. Beberapa teknik digunakan, seperti penanaman kembali secara konvensional maupun lewat jalur udara.

Hal yang sama juga dilakukan di Bima. Kata dia, semua daerah aliran sungai yang rusak akan diperbaiki dengan dana reboisasi yang dimiliki pemerintah. Jumlah dana yang tersedia tak tanggung, Rp4 triliun.

"Kita harus pakai dan itu bertambah terus karena masih tetap pemerintah bayar," kata dia.

Dia menyebut, dana Rp4 triliun yang dimiliki pemerintah per tahun itu bahkan tak cukup untuk memperbaiki hutan. Tapi, pemerintah akan memanfaatkan anggaran lain dan bantuan masyarakat.

Program ini sendiri akan berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kalla menargetkan, dalam dua tahun, banjir di Bandung akan berkurang setelah perbaikan hutan.

"Memang butuh waktu sih, cukup besar, mungkin lima tahun tapi dari sekarang harus ada perbaikan," kata dia.

Tapi kata dia, perbaikan hutan bukan satu-satunya cara. Segala sesuatu yang menghalangi aliran sungai harus diperbaiki. Jawa Barat, tegas Kalla, akan menjadi prioritas pemerintah.

"Karena itu yang paling merugikan," pungkas dia.


(REN)

ADVERTISEMENT
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 14-12-2017