Krisis Guru Tinggal Tunggu Waktu

Intan Yunelia - 15 Agustus 2018 17:30 wib
Salah satu SD Negeri di kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah alami kekurangan guru, MI Gino Hadi.
Salah satu SD Negeri di kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah alami kekurangan guru, MI Gino Hadi.

Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang baru, Komjen Polisi Syafruddin diminta segera merealisasikan pengangkatan 100 ribu guru Aparatur Sipil Negara (ASN).  Meski begitu, pengangkatan guru juga diminta tetap selektif.

“Saya kira dia harus tetap menyelesaikan janji pengangkatan 100 ribu guru untuk tahun ini,” kata Pengamat Pendidikan Universitas Paramadina, Mohammad Abduhzen kepada Medcom.id, Rabu, 15 Agustus 2018.

Ia mengharapkan janji pengangkatan 100 ribu guru tersebut dapat berjalan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.  Tidak hanya pengangkatan, Abduhzen juga mengingatkan agar persebaran guru yang diangkat akan merata di seluruh Indonesia.

“Ia harus membuat sebuah perencanaan untuk pengangkatan guru secara acak,” jelas Abduhzen.

Baca: Reshuffle, PGRI Minta Pengangkatan 100 Ribu Guru Tetap Jalan

Jika program pengangkatan 100 ribu guru ini terus terkatung-katung, krisis guru di Indonesia tinggal menunggu waktu. Pasalnya, jumlah guru pensiun setiap tahunnya terus bertambah.

Saat ini saja, jumlah total kekuraangan guru sudah mencapai sekitar 733 guru di seluruh Indonesia.  JIka tidak segera ada pengangkatan, maka jumlahnya akan terus membengkak, mengingat setiap tahun ada guru yang pensiun.

“Dan saya berharap Menpan-RB ini fokus dalam memperhatikan pengangkatan guru baru yang akan datang,” ungkapnya.

Jika penanganan kekurangan guru ini taidak ditangani secara serius oleh pemerintah, lanjutnya, akan menyebabkan pengangkatan guru yang asal-asalan. Yaitu pengangkatan guru yang tidak terverifikasi kualitasnya menjadi guru PNS.

“Nanti akan terjadi lagi pengangkatan guru secara suka-suka, mana yang kualitas dan mana tidak bermutu.  Pada mulanya guru honor, kemudian meminta angkatan tanpa tes itu merupakan persoalan yang merusak kualitas pendidikan kita,” terangnya.

Ia mengakui sebelumnya permasalahan pengangkatan guru secara masal ini berjalan sangat lamban. Bahkan dikatakan jalan di tempat.

“Setelah didesak kemarin itu baru berapa kali dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla nah baru ada perhatian, dan setelah rapat bersama baru kemudian angka pengakatan 100 ribu itu keluar," pungkasnya.


(CEU)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG RESHUFFLE KABINET
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Fri , 18-01-2019