Indonesia Belum Sepakat dengan Program Direct Hiring Malaysia

Ilham wibowo - 10 Januari 2018 17:45 wib
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Hery Sudarmanto. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Hery Sudarmanto. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo.

Jakarta: Indonesia belum menyepakati program direct hiring Malaysia dalam menerima tenaga kerja. Kebijakan tersebut dinilai melemahkan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI).

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Hery Sudarmanto mengatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur telah menerima surat beromor B-01343/KUL soal rencana Malaysia melaksanakan kebijakan program direct hiring pekerja migran Indonesia untuk sektor informal. Kebijakan yang berlaku sejak 1 Januari 2018 itu dinilai sepihak.

"Kita desak dengan mengarah kepada detail kebijakan Malaysia tersebut agar sejalan dengan kita," kata Hery di Ruang Tridharma Kemenaker Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Januari 2018.

Program direct hiring memungkinkan pengguna dapat berhubungan langsung dengan pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) dalam merekrut calon pekerja migran Indonesia tanpa melalui agensi. Kebijakan Malaysia itu belum pernah disampaikan secara resmi kepada pemerintah Indonesia.

"Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan pelarangan kepada PPTKIS untuk melakukan direct hiring pekerja migran Indonesia sektor informal ke negara tujuan penempatan Malaysia," ujar dia.

Baca: KBRI Kuala Lumpur Imbau TKI Manfaat Program P3+1 untuk Pulang

Hery memaparkan penempatan pekerja migran Indonesia adalah upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Pelaksanaanya perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan pelindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kepentingan nasional.

Pemerintah Indonesia pun secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Aturan main ini digulirkan sebagai upaya membenahi tata kelola penempatan dan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia beserta keluarganya. Aturan tersebut juga sebagai pengganti UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

"Pemerintah Indonesia mengingatkan kembali kepada Pemerintah Malaysia untuk segera melakukan bilateral meeting guna memperbarui MoU penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia yang telah habis masa berlakunya," kata dia.




(OGI)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG TKI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 24-04-2018