DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 51.058.936.361 (14 NOV 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Pemerintah Disarankan Naikkan Iuran BPJS

Amaluddin - 09 November 2018 20:52 wib
Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Ahmad Ansyori. Medcom.id/Amaluddin
Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Ahmad Ansyori. Medcom.id/Amaluddin

Surabaya: Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyebut defisit keuangan pada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), kesalahan pemerintah pusat dalam menetapkan iuran peserta. DJSN meminta pemerintah untuk menutupi defisit anggaran tersebut.

"Menurut saya, tidak akan terjadi defisit kalau pemerintah menetapkan tarif tinggi pada peserta BPJS. Sementara sekarang terjadi defisit, pemerintah tidak mau menutup. Itu tidak betul namanya," kata anggota DJSN, Ahmad Ansyori, di Surabaya, Jumat, 9 November 2018.

Ansori mengaku telah berulang kali mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan usulan DJSN tentang pembiayaan jaminan kesehatan. Namun, peringatan DJSN tersebut tidak digubris pemerintah.

"Dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) No 40 Tahun 2004, DJSN bertugas mengusulkan kepada Presiden besaran iuran untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Usulan itu sudah dilakukan DJSN sejak tahun 2014 dan 2015," ujarnya.

DJSN sudah mengusulkan pemerintah menetapkan iuran jaminan kesehatan sebesar Rp36 ribu. Pemerintah justru memilih menetapkan tarif yang lebih rendah dari usulan DJSN.

Pemerintah menetapkan tarif sebesar Rp19.500 untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tarif Rp25.500, untuk peserta umum (kelas 3). Peserta PBI merupakan anggota BPJS Kesehatan yang menerima subsidi, namun iuran yang dibayarkan termasuk di batas bawah.

"Konsekuensinya, gunakan pasal 48 UU DJSN itu. Kalau terjadi kekurangan pendanaan, maka pemerintah harus menutupnya,” ujarnya.

Ansori menilai tarif Rp36 ribu sudah ideal. Rumus sederhananya kesesuaian antara manfaat dan pendanaan. Di UU sudah ditetapkan manfaat seluruhnya, kecuali kosmetik dan kecelakaan kerja karena ada problem PKK.

"Kalau tidak mau Rp 36 ribu, ada dua cara, yaitu, kurangi manfaatnya atau manfaat tetap, tutupi selisihnya,” ungkapnya.


 


(SUR)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG BPJS KESEHATAN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Fri , 16-11-2018