Cerita Mensos Dimintai Uang Muka oleh Rumah Sakit

Husen Miftahudin - 12 September 2017 19:15 wib
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa --MTVN/Rofahan.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa --MTVN/Rofahan.

Metrotvnews.com, Jakarta: Perlakuan rumah sakit yang meminta uang muka sebelum dirawat intensif tak hanya dialami bayi, Tiara Debora Simanjorang. Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa pernah mengalami hal serupa ketika sopir pribadinya masuk rumah sakit.

"Saya pun mengalami hal yang sama, bahkan saya harus menyiapkan DP (down payment atau uang muka) sampai 14 hari. Di luar kebiasaan," ujar Khofifah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 12 September 2017.

Dia menjelaskan, sopir pribadinya masuk rumah sakit lantaran mengalami cedera kaki serius. Sopirnya itu diminta untuk menyiapkan uang muka selama 14 hari untuk bisa dirawat intensif di rumah sakit.

"Waktu itu sopir saya mengalami cedera kaki dan saya di luar kota. 14 hari kita harus kasih DP," ungkap Khofifah.

Menurut dia, perlakuan rumah sakit yang meminta uang muka ketika pasien tengah dalam kondisi darurat melanggar Undang-undang (UU). Hal tersebut tertuang dalam Pasal 32 Ayat 2 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal tersebut berbunyi:

"Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka."


Tak hanya itu, dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit di Bab 8 Pasal 29 Bagian C juga menyebutkan rumah sakit harus memberi pelayanan gawat darurat kepada pasien dengan kondisi kritis. Bunyi pasal tersebut:

"Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya."


Khofifah langsung menyampaikan permasalahan tersebut kepada Pansus Rumah Sakit yang melahirkan beleid tentang rumah sakit. Dia membeberkan, masih ada rumah sakit yang meminta uang muka kepada pasien.

"Menyiapkan DP, tidak semua orang siap stand by cash (uang tunai)," tutur dia.

Baca: IDI: Tata Kelola Rumah Sakit Harus Diperbaiki

Khofifah berharap ada penegakan hukum dalam pelaksanaan UU. Dia juga mendorong pemerintah untuk memaksimalkan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) di seluruh rumah sakit.

"Law enforcement dari UU RS perlu dikawal, perlu ditegakkan, diberikan punishment kepada rumah sakit yang belum mengikuti UU tentang rumah sakit, UU Nomor 44. Kemudian mendorong kepesertaan PBIJK apakah rumah sakit swasta atau RSUD, karena ada juga RSUD yang belum menjadi mitra BPJS Kesehatan," pungkas Khofifah.




(AZF)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG FASILITAS KESEHATAN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 20-11-2017