Ini Peraturan Rumah Sakit Dilarang Menolak Pasien

Anindya Legia Putri - 12 September 2017 11:35 wib
Ilustrasi. sumber: Shutterstock
Ilustrasi. sumber: Shutterstock

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyoroti kasus kematian bayi Debora di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat. Senator asal DKI Jakarta Dailami Firdaus mengecam penolakan petugas rumah sakit dalam melayani kebutuhan perawatan hingga menyebabkan pasien meninggal.

Menurut dia, rumah sakit menolak melayani pasien hanya karena uang jelas bertentangan dengan fungsi sosial rumah sakit. Dalam Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa dalam keadaan darurat rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan meminta uang muka.

"Bagi yang melanggarnya, terdapat sanksi yaitu penjara dua tahun dan denda maksimal Rp200 juta. Jika menyebabkan kematian, dipenjara 10 tahun dan denda Rp1 miliar," kata Dailami, Selasa 12 September 2017.

Klik: Ketua MPR: Harus Ada Sanksi Tegas buat RS Mitra Keluarga Kalideres

Dailami yang juga Dewan Pembina Nasional Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) menyesalkan Kepala Dinas Kesehatan DKI  Koesmedi Priharto  menyatakan bahwa Debora meninggal karena ada kesalahan persepsi dalam komunikasi antara petugas administrasi rumah sakit dengan orangtua Debora.

"Ini sama saja Kepala Dinas Kesehatan menganggap rakyat telah berbohong dan rumah sakit telah bekerja sesuai prosedur. Padahal ada peristiwa di mana PICU tidak diberikan karena orangtua Debora tidak mampu membayar uang muka," sesal Dailami.

Dia juga menyesalkan Koesmedi sudah lebih dulu mengambil kesimpulan sebelum meminta keterangan keluarga Debora. Menurut Dailami, keterangan dari pihak rumah sakit dan keluarga Debora sama pentingnya, sehingga pemerintah bisa membuat keputusan yang memenuhi rasa keadilan.

Dailami meminta kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyelidiki ulang kasus kematian Debora. Sebab, menurut dia, keputusan Koesmedi tidak memenuhi unsur keadilan.

“Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pemprov DKI dalam hal ini Gubernur memiliki tanggung jawab dalam hal fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap rumah sakit di wilayah DKI Jakarta” tegas Dailami.

Berdasarkan kronologis yang disampaikan orangtua Debora, bayinya menderita sesak napas akibat batuk pilek pada pukul 02.30 WIB, Minggu 3 September. Rudianto Simanjorang dan Henny Silalahi, orangtua Debora, membawa Debora ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres.

Di rumah sakit, suhu tubuh Debora dicek. Lalu, diberikan penguapan untuk mengencerkan dahaknya.

Iren, dokter jaga saat itu, meminta Debora dibawa ke ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU) agar perawatan maksimal. Rudianto dan Henny diminta membayar uang muka perawatan di ruang PICU Rp19,8 juta.

Klik: Bukan Mitra BPJS, RS Tetap Bisa Mengajukan Klaim Biaya

Keduanya lantas menunjukkan kartu BPJS Kesehatan. Pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres menolak kartu BPJS Kesehatan dari Rudianto dengan alasan belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Rudianto dan Henny yang hanya memiliki uang Rp5 juta terus memohon agar anaknya ditangani di ruang PICU. Keduanya berjanji melunasi biaya sesuai yang diminta begitu matahari terbit.

Rudianto dan Henny terus berusaha mencari uang hingga jelang siang. Keduanya juga mencari rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan memiliki fasilitas PICU. Henny juga sempat meminta tolong Iyoh, sahabatnya, mengecek ke Rumah Sakit Koja.

Pukul 09.00 WIB, Irfan, dokter jaga pengganti Iren, menemui Rudianto dan Henny. Ia mengabarkan kondisi Debora semakin memburuk. Wajah Deborah pucat dan badannya dingin. Satu jam kemudian, Debora meninggal.

Klik: Alasan RS Mitra Keluarga Lambat Menangani Bayi Debora

 


(TRK)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG FASILITAS KESEHATAN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sun , 24-09-2017