Silang Pendapat Kebijakan Penenggelaman Kapal

Faisal Abdalla - 14 Januari 2018 09:37 wib
Penenggelaman Kapal. Antara/Humas KKP.
Penenggelaman Kapal. Antara/Humas KKP.

Jakarta: Pro-kontra penenggelaman kapal sitaan dari kejahatan illegal fishing meramaikan pemberitaan media massa dalam sepekan terakhir. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti saling silang pendapat di media.

Perdebatan berawal dari perintah Luhut yang melarang KKP melakukan penenggelaman kapal sitaan hasil kejahatan illegal fishing. Mantan Menkopolhukam itu berpendapat negara-negara asing sudah mengetahui ketegasan Indonesia dalam memerangi illegal fishing, sehingga penenggelaman kapal menurutnya sudah tidak diperlukan lagi. 

"Sekarang kita ingin lihat ke depan. Semua orang sudah tahu negeri kita tegas," ujar Luhut di Kantor Menko Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin, 8 Januari 2018.

Lebih lanjut lagi, Luhut mengatakan kapal-kapal sitaan itu bisa digunakan untuk keperluan yang lebih bermanfaat. Jika diberikan kepada para nelayan lokal, pemanfaatan kapal-kapal hasil sitaan dapat meningkatkan produktivitas perolehan ikan nasional. Ia juga menginginkan menteri Susi lebih fokus lagi meningkatkan  produktivitas perolehan ikan nasional karena angkanya menunjukan tren penurunan. 

"Setelah sekian lama jalan, kita pikir-pikir masa terus-terusan begitu. Saya pikir mau diapakan itu kapal, masa mau dibiarkan rusak padahal nelayan kita banyak," kata Luhut. 

Pernyataan Luhut dijawab oleh Menteri Susi. Susi mengatakan penenggelaman kapal-kapal hasil kejahatan illegal fishing merupakan amanah Undang-Undang Perikanan No. 45 tahun 2009, bukan idenya, juga bukan ide presiden. Selain itu telah melalui proses hukum yang berlaku.

"Tenggelam, penenggelaman, dan tenggelamkan kapal adalah sebuah tugas negara dalam menjalankan amanah UU Perikanan, Jadi bukan ide Susi Pudjiastuti, bukan pula ide Pak Jokowi," tegas Susi, saat memberikan penjelasannya terkait larangan penenggelaman kapal, seperti dikutip dalam akun YouTube KKP News, Rabu, 10 Januari 2018.

Susi juga mengatakan penenggalaman kapal selama ini ia lakukan karena dirinya diberi mandat oleh presiden untuk mengeksekusi Undang-Undang Perikanan No. 45 tahun 2009 tersebut agar pencurian ikan yang begitu masif di Indonesia bisa diselesaikan. 

Isu terkait penenggelaman kapal semakin ramai ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut mengomentari pro kontra tersebut. JK berpendapat UU tidak mewajibkan kapal-kapal hasil sitaan kejahatan Illegal fisihing ditenggelamkan. 

"Dalam UU tidak ada mengharuskan dibakar, yang ada ditahan. Tapi Pak Luhut mengatakan jangan dibom lagi, itu tidak ada dalam UU yang begituan," kata Kalla.

Kalla sependapat dengan Luhut. Ia mengatakan kapal-kapal sitaan hasil kejahatan seharusnya bisa dimanfaatkan oleh para nelayan lokal.

"Indonesia butuh kapal, ekspor ikan tangkap kita turun. Penyelesaiannya jangan dengan membeli kapal, sementara kapal yang menganggur banyak di Bitung, Bali, dan Tual," jelas Kalla.

Di tengah polemik ini, Presiden Jokowi turut angkat bicara untuk menengahi silang pendapat menteri-menterinya. Ia setuju dengan pendapat menteri Susi yang mengatakan penenggelaman kapal merupakan bentuk dari penegakan hukum sesuai amanah Undang-Undang.

"Penenggelaman ini bentuk law enforcement yang kita tunjukkan bahwa kita tidak main-main dengan illegal fishing. Oleh sebab itu yang paling seram ya ditenggelamkan untuk efek jera," ujar Presiden Jokowi saat menghadiri Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Namun begitu, Presiden juga menyampaikan  sekarang sudah saatnya bagi Indonesia untuk mengejar peningkatan ekspor perikanan. Susi diminta untuk lebih fokus menangani industri pengolahan ikan, terutama untuk mendorong ekspor ikan.

"Saya sampaikan kepada Bu Susi dalam rapat, sekarang konsentrasinya agar ke industri pengolahan ikan terutama yang mendorong untuk ekspor ikan karena ekspor kita turun," tutur Jokowi.

Terkait kapal pencuri ikan yang melanggar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara, sebetulnya bisa dikelola sebagai aset negara dan dimanfaatkan bagi kepentingan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Apalagi, seperti diketahui, dalam proses hukum di persidangan, nasib-nasib kapal tersebut sebenarnya memiliki opsi lain selain ditenggelamkan, yakni bisa diserahkan ke negara untuk dikelola, atau dilelang.

"Jika suatu barang yang diambil alih oleh suatu negara melalui suatu proses hukum yang benar dia bisa jadi aset negara, tentu bisa dimanfaatkan bagi kita," kata Ani di Djakarta Theatre, Rabu, 10 Januari 2018.

Melihat dari berbagai pendapat tersebut, arahnya yakni bagaimana penegakan hukum tetap berjalan, namun barang sitaan tetap bisa dimanfaatkan bagi masyarakat untuk kepentingan peningkatan ekspor.



(SCI)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG ILLEGAL FISHING
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 25-04-2018