Pemerintah Ditantang Lakukan Terobosan Atasi Persoalan Mudik

Anggi Tondi Martaon - 19 Juni 2017 18:49 wib
Ilustrasi arus mudik. Foto: ANT/ Dedhez Anggara
Ilustrasi arus mudik. Foto: ANT/ Dedhez Anggara

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Komisi V DPR Fary Francis meminta Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR dan mitra Komisi V lainnya melakukan terobosan untuk mengatasi lima persoalan yang selalu berulang saat mudik Lebaran.

Lima persoalan itu ialah kelaikan moda transportasi, kemacetan di ruas jalan tol, penanganan kendaraan roda dua, harga karcis, dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

“Harus ada hal baru yang dilakukan sehingga persoalan yang berulang mudik lebaran di bidang infrastruktur diminimalisir,” kata Fary dalam keterangan tertulis, Senin 19 Juni 2017.

Politikus Gerindra itu mengungkapkan, sebelumnya Kementerian Perhubungan telah menjelaskan bahwa pihaknya telah menerapkan terobosan baru untuk memastikan arus mudik tahun 2017 berjalan aman. Salah satu terobosan yang dimaksud yaitu melakukan ram check pada bus untuk menjamin bus tersebut layak mengangkut penumpang. 

Bus yang sudah lolos ram check, dipasangan stiker. “Bus yang tidak dipasang stiker jangan diperbolehkan masuk terminal,” tegas dia.

Selain itu, Fary juga menyambut baik inisiatif pemerintah memberikan informasi terkait kebutuhan pemudik dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan melalui videotron yang dipasang di pintu masuk tol. Saat ini pemerintah telah memasang videotron di dua titik dari enam titik yang direncanakan.

Dengan media tersebut, ia berharap persoalan yang berhubungan dengan mudik dapat diatasi, termasuk informasi mengenai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mobile yang disiapkan oleh PT Pertamina.

“Pertamina janji mengantarkan bahan bakar menggunakan sepeda motor untuk kendaraan yang kehabisan bahan bakar di tol. Informasi ini juga harus sampai kepada masyarakat,” ujarnya.

Fary juga mengatakan, saat ini sejumlah ruas jalan tol sudah bisa dimanfaatkan untuk mengurai kemacetan. Hal itu disampaikan Fary setelah meninjau beberapa ruas jalan tol, mulai dari Surabaya, Mojokerto, Jombang, Ngawi, dan Solo. 

“Saat ini sudah ada alat untuk mengontrol jumlah kendaraan di tol. Jika sudah melewati kapasitas, akan dialihkan ke ruas jalan yang lain,” katanya.



(ROS)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG BERITA DPR
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 23-10-2017