Anggota DPD Minta Menkes Ubah Pola Pikir Pengelola Fasilitas Kesehatan

Anindya Legia Putri - 12 September 2017 18:19 wib
Fahira Idris. Antara Foto
Fahira Idris. Antara Foto

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelayanan kesehatan rakyat merupakan amanat konstitusi dan kewajiban negara.
Semua fasilitas kesehatan yang berdiri di republik ini, baik yang dibiayai APBN maupun swasta, wajib melayani warga negara Indonesia yang sakit.

Anggota DPD asal DKI Jakarta Fahira Idris menegaskan, negara lewat sistem jaminan sosial sudah menanggung biaya yang harus dikeluarkan fasilitas kesehatan untuk merawat warga negara yang sakit.

"Jika ada fasilitas kesehatan menolak pasien hanya karena uang atau takut pasien tidak mampu membayar, padahal negara sudah menjamin, bukan hanya tidak patuh terhadap konstitusi tetapi juga menandakan fasilitas kesehatan tersebut tidak percaya dan menghina eksistensi negara,” kata Fahira, Selasa 12 September 2017.

Ketua Komite III DPD ini juga mengungkapkan, Kementerian Kesehatan sebagai institusi yang ditugasi menjamin berjalannya sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, harus memperkarakan secara hukum rumah sakit yang mengingkari konstitusi dan eksistensi negara dalam menjamin derajat kesehatan warga negara.

“Menkes segera perkarakan rumah sakit ini ke jalur hukum secepatnya. Selain diduga kuat melanggar undang-undang, tindakan rumah sakit yang menunda merawat pasien karena uang adalah bentuk pembangkangan terhadap negara," ujar Fahira.

Fahira menyinggung kasus kematian bayi Debora di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat.
Berdasarkan kronologis yang disampaikan orangtua Debora, bayinya menderita sesak napas akibat batuk pilek pada pukul 02.30 WIB, Minggu 3 September.

Rudianto Simanjorang dan Henny Silalahi, orangtua Debora, membawa Debora ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Di rumah sakit, suhu tubuh Debora dicek. Lalu, diberikan penguapan untuk mengencerkan dahaknya.

Iren, dokter jaga saat itu, meminta Debora dibawa ke ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU) agar perawatan maksimal. Rudianto dan Henny diminta membayar uang muka perawatan di ruang PICU Rp19,8 juta.

Keduanya lantas menunjukkan kartu BPJS Kesehatan. Pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres menolak kartu BPJS Kesehatan dari Rudianto dengan alasan belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Rudianto dan Henny yang hanya memiliki uang Rp5 juta terus memohon agar anaknya ditangani di ruang PICU. Keduanya berjanji melunasi biaya sesuai yang diminta begitu matahari terbit.

Rudianto dan Henny terus berusaha mencari uang hingga jelang siang. Keduanya juga mencari rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan memiliki fasilitas PICU. Henny juga sempat meminta tolong Iyoh, sahabatnya, mengecek ke Rumah Sakit Koja.

Pukul 09.00 WIB, Irfan, dokter jaga pengganti Iren, menemui Rudianto dan Henny. Ia mengabarkan kondisi Debora semakin memburuk. Wajah Deborah pucat dan badannya dingin. Satu jam kemudian, Debora meninggal.

Menurut Fahira, kejadian yang menimpa Debora harus menjadi momentum bagi pemerintah mengubah pola pikir banyak kalangan yang masih menganggap fasilitas kesehatan sebagai tempat mencari keuntungan.

“Pemerintah harus tegas kepada fasilitas kesehatan dan rumah sakit terutama swasta bahwa bisnis mereka kesehatan. Artinya, keuntungan urutan kedua karena yang pertama itu nyawa manusia. Jika mereka hanya mengedepankan keuntungan, lebih baik izinnya dicabut,” terang dia.


(TRK)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG FASILITAS KESEHATAN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sun , 24-09-2017