Pembatalan HGB Pulau Reklamasi Rentan Gugatan

Media Indonesia - 10 Januari 2018 06:38 wib
Ilustrasi reklamasi teluk Jakarta.
Ilustrasi reklamasi teluk Jakarta.

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik seluruh hak guna bangunan (HGB) Pulau Reklamasi. Pengamat tata air yang juga mantan staf khusus di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Firdaus Ali, menilai langkah Anies akan menambah ruwet persoalan reklamasi.

Langkah itu, memungkinkan pengembang melayangkan gugatan hukum. Sebelum menerbitkan HGB bagi Pulau D, Pemprov DKI dengan PT Kapuk Naga Indah (KNI) telah menyepakati perjanjian kerja sama yang melandasi penerbitan hak pengelolaan lahan (HPL) dan diikuti dengan terbitnya HGB.

Bahkan, PT KNI telah membayar biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp483,5 miliar. Besaran itu dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) Rp3,1 juta dikalikan 312 hektare luas Pulau D.

"Pengembang bisa menggugat dan mengembalikan BPHTB tidak segampang itu, harus melalui Badan Arbitrase," kata Firdaus dikutip dari Media Indonesia, Rabu, 10 Januari 2018. 

Apabila Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyetujui usul tersebut, lanjut Firdaus, dia khawatir investor tidak memperoleh kepastian hukum. 

"Bagaimana investor lain mau datang ke Jakarta kalau pemprov tidak menjamin kepastian hukum?" tandas dia. 

(Baca juga: Anies Siap Hadapi Risiko Penarikan HGB Pulau Reklamasi)




(REN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG REKLAMASI TELUK JAKARTA
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 23-01-2018