Publik Belum Puas dengan Kinerja DPR

Dheri Agriesta - 12 September 2017 16:01 wib
Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte (kanan) didampingi peneliti CSIS Arya Fernandes menyampaikan rilis survei CSIS di Jakarta, Selasa (12/9) - MI/Susanto
Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte (kanan) didampingi peneliti CSIS Arya Fernandes menyampaikan rilis survei CSIS di Jakarta, Selasa (12/9) - MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Publik dinilai puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, kepuasan itu tak diperlihatkan publik terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kinerja DPR secara umum publik berpendapat belum memuaskan," kata peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes di kantornya, Jalan Tanah Abang 3, Jakarta Pusat, Selasa 12 September 2017.

Berdasarkan hasil survei CSIS, kinerja DPR berdasarkan tugas pembuatan undang-undang dinilai baik oleh 55,3 persen masyarakat. Sedangkan pembahasan dan pengesahan undang-undang dinilai baik oleh 52 persen masyarkat. Terakhir, sekitar 51,8 persen publik menilai pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang baik.

CSIS juga melakukan pengujian terhadap isu yang berhubungan dengan DPR. Salah satunya, penggunaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebanyak 27,8 persen responden mengetahui isu tersebut.

CSIS menanyakan keinginan DPR meminta rekaman pemeriksaan saksi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Sekitar 56,3 persen masyarakat menyatakan setuju dengan niatan tersebut.

"Data ini bukan mengatakan publik setuju, tapi lebih kepada ingin melihat titik terang skandal tersebut," kata Arya.

Sekitar 77,7 persen responden juga menolak niat DPR membangun gedung baru. Sedangkan, relasi antara anggota dewan dengan konstituen dinilai masih buruk. CSIS mencatat, hanya 4,8 persen masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan reses DPR.

Selain itu, hanya 4,4 persen masyarakat mengaku pernah berkomunikasi dengan anggota dewan di daerah pemilihannya. Sedangkan, 5,4 persen masyarakat mengaku pernah menyampaikan pendapat secara langsung kepada anggota DPR.

"Relasi dengan konstituen ini menjadi pekerjaan rumah utama, memang relasi antara DPR dengan pemilih sangat lemah sekali," jelas Arya.

Survei dilakukan pada 23 hingga 30 Agustus 2017 dengan menggunakan teknik sampel dengan responden 1.000 orang yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi. Populasi yang menjadi responden merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih atau telah berusia 17 tahun saat survei dilakukan. Margin of error survei lebih kurang 3,1 persen.
 


(REN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG JOKOWI-JK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sun , 24-09-2017