MK Dianggap Kehilangan Keseimbangan

K. Yudha Wirakusuma - 12 Januari 2018 11:18 wib
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani--MI/Susanto
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani--MI/Susanto

Jakarta: Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dianggap tidak tepat. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani bahkan menganggap MK kehilangan keseimbangan. 

"MK Kehilangan rasionalitas, kehilangan kesetaraan, kehilangan kewarasan," kata Muzani, Jumat, 12 Januari 2018. 

Untuk bisa mengusung capres dan cawapres di 2019, parpol atau koalisi parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Ambang batas yang digunakan adalah hasil pemilu legislatif 2014 lalu, karena pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 digelar secara serentak.

"Bagaimana mungkin pemilu yang kita laksanakan 2014 untuk mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden digunakan di pemilu 2019. Hal itu akan digunakan kembali untuk hal yang sama," terangnya. 

Baca: Penolakan MK terkait Ambang Batas Presiden Sesuai Harapan

Gugatan dengan nomor registrasi 53/PUU-XV/2017 diajukan oleh Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama. Partai Idaman juga menggugat pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) tentang verifikasi parpol. Hakim MK menolak permohonan terkait ambang batas presiden sebesar 20 persen. 

Dalam dalilnya Partai Idaman berpendapat pasal tersebut sudah kedaluwarsa karena menggunakan hasil Pemilu Legislatif 2014 sebagai ambang batas pada Pilpres 2019. Penggunaan ambang batas 20 persen juga dinilai melemahkan sistem presidensial. 

Baca: MK Tolak Gugatan terkait Ambang Batas Presiden
 
Namun, hakim MK menilai berbeda. Dalam pertimbangannya, hakim MK justru menilai ambang batas presiden memperkuat sistem presidensial.  

"Ketentuan yang termuat dalam Pasal 222 justru bersesuaian dengan gagasan penguatan sistem presidensial yang menjadi desain konstitusional UUD 1945," ujar hakim MK, Maria Farida Indrati saat membacakan putusan.  



(YDH)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG REVISI UU PEMILU
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 23-04-2018