DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 45.764.339.104 (19 OKT 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Bawaslu Kaji Dugaan Pelanggaran Pemilu atas Kebohongan Ratna

- 12 Oktober 2018 14:29 wib
Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar. (Foto: MI/Rommy Pujianto)
Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar. (Foto: MI/Rommy Pujianto)

Jakarta: Kasus kebohongan Ratna Sarumpaet telah masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Direktorat Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin menduga ada pelanggaran pemilu di dalam kasus tersebut.

Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebut saat ini pihaknya masih dalam tahap memeriksa pelapor dan sejumlah saksi yang diajukan pelapor untuk dimintakan klarifikasi. Pelapor harus menjelaskan lebih dulu dugaan pelanggaran apa yang dilakukan.

"Klarifikasi ini untuk dijadikan pegangan apakah laporan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti atau tidak," ujarnya dalam Primetime News Metro TV, Kamis, 11 Oktober 2018.

Fritz mengatakan dalam proses pengumpulan saksi akan dilihat terlebih dulu apakah laporan yang disampaikan merupakan dugaan pelanggaran pemilu atau pelanggaran lain. Misalnya, menyebarkan ujaran kebencian atau mengganggu ketertiban umum.

Bawaslu, kata Fritz, memiliki kewenangan untuk memutuskan status tindak lanjut pelaporan sejak hari pertama disampaikan hingga maksimal 14 hari kerja.

"Dari situ kita akan tentukan apakah laporan ini masuk pelanggaran pidana, administratif, atau pelanggaran kode etik," katanya.

Menurut Fritz jika dilihat dari kronologis pelaporan memang seakan-akan terjadi pelanggaran kampanye dalam kasus kebohongan Ratna Sarumpaet. Tetapi ada proses pengecekan terlebih dulu termasuk memeriksa bukti dan saksi.

Secara aturan, ungkapnya, tidak ada hoaks yang diatur dalam UU Pemilu melainkan hanya ujaran kebencian. Dari sisi ini Bawaslu perlu mengklarifikasi adalah apakah Ratna memiliki intensi, hanya misinformasi, atau sengaja menyampaikan kebohongan tersebut.

"Kajian itu menentukan apakah ujaran kebencian itu sudah dilakukan atau tidak. Kalau pun ada hoaks itu bisa diperiksa dengan Undang-undang lain," ungkapnya. 

Ia menambahkan, hoaks yang punya intensi menyerang sebagaimana ujaran kebencian bisa dilihat dari siapa yang menyebarkan dan apakah penyebarannya dilakukan secara masif. Selain itu akan dilihat pula kebohongan yang dilakukan dalam konteks yang lebih besar seperti potensi aturan lain yang dilanggar. 

"Apabila setelah melakukan klarifikasi dengan pelapor dan saksi ada bukti kuat pelanggaran terjadi terbuka kemungkinan pelapor dipanggil. Sementara ini kami memastikan dulu dugaan pelanggaran terjadi atau tidak," jelas Fritz.




(MEL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KABAR RATNA DIANIAYA
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sun , 21-10-2018