KPK Menolak Menghadirkan Miryam ke DPR

Renatha Swasty - 19 Juni 2017 19:16 wib
Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar (kiri) didampingi Wakil Ketua Dossy Iskandar Prasetyo (kedua kiri) mendengarkan paparan anggota pansus saat RDPU Pansus tentang panitia angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK di kompleks Parlemen, Senay
Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar (kiri) didampingi Wakil Ketua Dossy Iskandar Prasetyo (kedua kiri) mendengarkan paparan anggota pansus saat RDPU Pansus tentang panitia angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK di kompleks Parlemen, Senay

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi menolak menghadirkan tersangka kesaksian palsu Miryam S Haryani dalam rapat Pansus Hak Angket KPK. Ada sejumlah hal yang membikin KPK menolak.

"Bahwa sesuai permintaan DPR kepada KPK untuk menghadirkan saudara Miryam S Haryani guna mengklarifikasi terkait surat pernyataan saudara Miryam S Haryani, maka KPK tidak dapat memenuhi permintaan dimaksud," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam surat yang dibacakan Wakil Ketua Pansus Dossy Iskandar di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin 19 Juni 2017.

KPK mengemukakan sejumlah alasan. Pertama, berdasar ekspose penyidik KPK disimpulkan tidak dapat menghadirkan Miryam. Kedua, berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, KPK adalah lembaga negara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugasnya. 

"Selanjutnya, surat permintaan untuk menghadirkan tersangka Miryam S Haryani ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI, bukan oleh Ketua Pansus Angket DPR," tambah Dossy.

KPK juga belum mengetahui secara resmi adanya keputusan DPR tentang pembentukan Pansus Angket DPR RI terhadap KPK. Padahal, tambah Dossy, berdasarkan Pasal 202 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan Panitia Angket ditetapkan dengan keputusan DPR dan diumumkan dalam Berita Negara.

Dengan dihadirkannya Miryam ke Pansus Angket KPK, kata Dossy, juga dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindakan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau obstruction Justice. 

Dan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, tersangka Miryam S Haryani saat ini sedang menjalani tahanan di KPK. "Bahwa sampai saat ini KPK belum menerima pemberitahuan tentang materi/substansi yang akan menjadi obyek pemeriksaan oleh Pansus Angket DPR RI," kata Dossy.

Terkait surat penolakan pimpinan KPK itu, pansus bersepakat bakal menentukan jadwal pemanggilan kedua pada Miryam. Pansus bakal menyiapkan surat kedua.


(MBM)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG ANGKET KPK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 24-08-2017