Pemerintah Dirikan Posko Pantau Ormas 24 Jam

M Sholahadhin Azhar - 17 Mei 2017 11:15 wib
Mendagri Tjahjo Kumolo. Foto: MI/Susanto
Mendagri Tjahjo Kumolo. Foto: MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah tak ingin kecolongan pergerakan organisasi masyarakat yang anti Pancasila. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku telah membentuk posko 24 jam di gedung Kementerian Dalam Negeri untuk memantau kegiatan ormas di Tanah Air.

"Di lantai tiga ada posko 24 jam. Kami mengundang Kesbangpol daerah untuk melaporkan terus setiap gelagat perkembangan yang ada termasuk HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), kelompok radikal yang lain, dan beberapa isu daerah," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa malam 16 Mei 2017.

Klik: Pelanggaran di Daerah Jadi Bukti HTI Anti Pancasila

Tak hanya di pusat, Tjahjo mengamanatkan posko pemantau ormas juga dibentuk di daerah. Ia sudah mengirim surat imbauan kepada pemerintah daerah (Pemda).

"Kami sudah membuat radiogram ke semua gubernur, wali kota, bupati, untuk membuat posko yang sama biar 24 jam. Kalau ada sesuatu segera dirapatkan dengan Forkopimda, segera dipertemukan dengan tokoh adat, agama, masyarakat, sehingga suara yang keluar dari pemda itu satu," ujar Tjahjo.

Posko pemantau kegiatan ormas dalam tahap uji coba selama satu bulan. Lima pejabat eselon Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dan empat staf ahli menteri memegang peranan di posko ini.

Klik: HTI Menyesalkan Langkah Pemerintah

Pembentukan posko pemantau, menurut Tjahjo, sesuai arahan Presiden Joko Widodo tentang ketentuan hukum terkait ormas. "Arahan Presiden jelas bahwa ini negara hukum, semua masyarakat harus menaati semua keputusan hukum," pungkas Tjahjo.

Untuk diketahui, pemerintah sedang memproses pembubaran HTI. Ormas ini dinilai bertentangan dengan Pancasila. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan, pembubaran HTI sudah berdasarkan hukum dan akan diajukan ke peradilan.

 


(TRK)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG ORMAS
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Fri , 28-07-2017