Pimpinan DPR Salah Kaprah Teken Surat Penundaan Penyidikan Novanto

Whisnu Mardiansyah - 14 September 2017 01:52 wib
Wakil Ketua DPR Fadli Zon (tengah). (Foto: MI/mohamad Irfan).
Wakil Ketua DPR Fadli Zon (tengah). (Foto: MI/mohamad Irfan).

Metrotvnews.com, Jakarta: Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai Wakil Ketua DPR Fadli Zon blunder dengan meneken surat permintaan penundaan penyidikan Setya Novanto. Hal ini dapat semakin memperburuk citra parlemen di mata publik. 

"Kasus hukum yang dialami Setya Novanto kan kasus personal, ya tidak mesti melibatkan lembaga," kata Syamsuddin di kantor DPP Partai Nasdem, Jalan RM Soeroso, Jakarta Pusat, Rabu 13 September 2017.

(Baca juga: Surat Permintaan Penundaan Penyidikan hanya Meneruskan Aspirasi Novanto)

Katanya, sikap pimpinan DPR itu terkesan menghambat proses hukum yang dialami Novanto. Sikap ini semakin menambah keyakinan publik jika DPR tidak berkomitmen dalam penguatan lembaga antirasuah itu.

Menurutnya, apa yang dilakukan Fadli Zon sudah melebihi kapasitasnya sebagai pimpinan DPR. Semestinya, yang harus dibela ialah komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 

"Saya sudah kemukakan bahwa ini salah kaprah. Salah kaprah itu ya pasti blunder sifatnya," tegasnya.

(Baca juga: Ulah Fadli Zon Diprotes Sekjen Gerindra)

Fadli Zon mengaku meneken surat pemintaan penundaan penyidikan kasus KTP elektronik dengan tersangka Ketua DPR Setya Novanto. Surat itu sekadar aspirasi Novanto atas nama masyarakat biasa.

"Ya meneruskan aspirasi saja. Jadi permintaan Novanto. Kalau meneruskan aspirasi itu  sesuai Undang-undang. Itu biasa saja," kata Fadli.




(HUS)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KORUPSI E-KTP
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 21-11-2017